BOJONEGORO – Proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik.
Pasalnya, jalan yang baru selesai dibangun itu terlihat dipenuhi tambalan di sejumlah titik, memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas konstruksi dan pelaksanaan proyek.
Jalan beton tersebut dibiayai melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang direalisasikan sejak November 2025 dan dinyatakan rampung 100 persen pada Januari 2026.
Namun, kondisi fisik di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Pantauan awak media pada Jumat (9/1/2026) menunjukkan adanya tambalan yang cukup mencolok di sepanjang ruas jalan rigid beton.
Tambalan tersebut menimbulkan kesan bahwa jalan telah mengalami keretakan atau kerusakan dalam waktu singkat, meskipun usia proyek masih tergolong baru.
Salah satu perangkat Desa Sidomukti saat dikonfirmasi membenarkan adanya tambalan pada jalan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa perbaikan dilakukan pada bagian beton yang mengalami retak.
“Yang retak sudah kami perbaiki dengan penambalan menggunakan aspal. Untuk uji laboratorium beton sudah dilakukan dan hasilnya telah disetujui oleh Dinas PU,” ujarnya.
Perangkat desa lainnya menambahkan bahwa pembangunan jalan tersebut tidak menuai keluhan dari warga.
“Warga Sidomukti tidak ada yang protes. Justru kemarin warga senang karena jalannya sudah dibangun dan bahkan mengadakan syukuran,” katanya saat ditemui di Balai Desa.
Meski demikian, banyaknya tambalan pada jalan rigid beton yang baru selesai dibangun memunculkan dugaan adanya persoalan mendasar dalam kualitas pekerjaan.
Sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penyebab pun mencuat, di antaranya kualitas material yang tidak sesuai standar, teknik pengerjaan yang kurang tepat, pengawasan proyek yang tidak optimal, hingga faktor lingkungan maupun beban lalu lintas.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya menghubungi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh penjelasan resmi, khususnya terkait hasil uji laboratorium beton yang disebut telah disetujui.
Sementara itu, Arif, Ketua Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI), menilai klarifikasi dari Dinas PU menjadi hal yang sangat penting.
Dia menegaskan bahwa jika uji laboratorium sudah dinyatakan lolos namun tetap ditemukan keretakan, maka proyek tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau uji lab sudah keluar dan disepakati, tapi masih ada beton yang retak, berarti ada masalah yang tidak boleh didiamkan. Ini uang rakyat, uang pajak masyarakat, termasuk uang kami juga. Jangan main-main,” tegas Arif.
Dirinya juga mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari kualitas material, metode konstruksi, hingga proses pelaksanaan di lapangan.
“Jika terbukti ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas. Program BKKD harus dijalankan sesuai juklak dan juknis, mengutamakan mutu, kualitas, serta transparansi anggaran,” pungkasnya.
Arif berharap masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka terkait penyebab keretakan jalan rigid beton yang baru seumur jagung tersebut, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. (Tim/yin)
