JAKARTA – Polemik dugaan praktik “penggorengan saham” yang mengguncang pasar modal Indonesia kini memasuki babak serius.
Isu tersebut tak hanya berdampak pada kepercayaan investor, tetapi juga memicu sorotan terhadap otoritas pasar modal dan bahkan sampai ke tingkat Presiden.
Psikiater Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih A. Latief, Sp.KJ., ikut angkat bicara.
Menurutnya, persoalan pasar modal bukan sekedar urusan ekonomi, tetapi menyangkut citra negara dan stabilitas sistem ketatanegaraan.
“Ekonomi makro dan pasar modal berkaitan erat dengan investor asing, perusahaan global, dan reputasi negara. Jika terjadi kejahatan seperti penggorengan saham atau penghilangan hak kepemilikan saham, wajar jika informasi itu sampai ke Presiden,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Mintarsih juga menyinggung kasus yang ia laporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghilangan saham yang menurutnya belum ia cabut hingga kini.
Dia menyebut adanya rangkaian proses hukum yang sedang berjalan, termasuk laporan bernomor LP/B/216/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 2 Agustus 2023.
Menurutnya, praktik-praktik yang dianggap tidak transparan di otoritas pasar modal berpotensi merusak kepercayaan publik dan investor.
Kemarahan Presiden disebut menguat setelah adanya peringatan dari MSCI terkait transparansi pasar modal Indonesia.
Peringatan tersebut berdampak pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan memicu kekhawatiran luas di kalangan investor.
Mintarsih menilai reaksi tegas Presiden merupakan langkah yang wajar.
“Jika reputasi negara dipertaruhkan dan investor dirugikan, tentu Presiden harus bersikap,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan meminta pembenahan menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap lembaga pengawas pasar modal.
Imbas dari gejolak tersebut, sejumlah pejabat tinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.
Beberapa nama yang mundur antara lain, Mahendra Siregar (Ketua DK OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua DK OJK), Inarno Djajadi (Kepala Pengawas Pasar Modal OJK),
I.B Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner Pengawas Emiten)
Iman Rachman (Direktur Utama BEI).
Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG dan isu transparansi.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa transparansi menjadi alasan utama desakan tersebut.
“Presiden sangat marah, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan,” ujarnya dalam forum di gedung BEI.
Selain reputasi negara, anjloknya IHSG juga berdampak pada investor ritel yang mengalami kerugian signifikan.
Kondisi ini memperkuat desakan agar reformasi dan penguatan pengawasan pasar modal segera dilakukan.
Mintarsih menilai pembenahan sistem menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Pasar modal adalah wajah ekonomi bangsa. Jika ada praktik yang mencederai keadilan, maka perbaikan menyeluruh memang harus dilakukan,” tegasnya.
Gejolak pasar modal Indonesia saat ini menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan dan transparansi keuangan nasional.
Teguran MSCI, anjloknya IHSG, pengunduran diri pejabat otoritas, hingga laporan hukum yang masih berjalan, semuanya membentuk rangkaian isu yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan stabilitas pasar modal kembali pulih dan kepercayaan investor tetap terjaga. (dpw)
