BOJONEGORO – Isu kekerasan seksual, pernikahan dini, hingga anak putus sekolah menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Dalam audiensi yang digelar Rabu (19/2/2026), para pimpinan dan anggota komisi hadir mengenakan batik sebagai simbol komitmen moral terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Audiensi tersebut menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro serta Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro untuk memaparkan data lapangan, tantangan, sekaligus strategi penanganan yang telah berjalan.
Dalam forum dialog tersebut terungkap bahwa persoalan kekerasan seksual, pernikahan usia dini, dan angka putus sekolah bukan sekadar kasus individu, melainkan persoalan sosial yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Bojonegoro.
Kasus-kasus ini dinilai membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
Tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada langkah pencegahan, pendampingan korban, serta penguatan edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah.
Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Regulasi daerah perlu diperkuat, peran satgas perlindungan perempuan dan anak harus dioptimalkan, serta sosialisasi kepada masyarakat wajib ditingkatkan,” tegasnya.
Selain penguatan regulasi dan koordinasi, pendekatan berbasis data juga menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut.
Komisi C menilai, kebijakan yang efektif harus disusun berdasarkan data yang akurat agar tepat sasaran.
Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan seksual, mencegah pernikahan dini, serta memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
Harapannya, generasi muda Bojonegoro dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung masa depan mereka.
Audiensi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat demi menciptakan Bojonegoro yang lebih ramah perempuan dan anak. (yin)
