SIDOARJO – Peta politik Kabupaten Sidoarjo kembali menghangat. Isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo mencuat ke ruang publik dan menjadi perbincangan luas di berbagai kalangan, Senin (23/2/2026).
Kabar mengenai perbedaan pandangan antara pimpinan tertinggi di Sidoarjo dalam tata kelola pemerintahan disebut-sebut berkembang di internal birokrasi.
Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua pimpinan daerah Sidoarjo untuk mengonfirmasi atau membantah kabar tersebut.
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan daerah menyebut adanya perbedaan perspektif dalam pengambilan kebijakan strategis di Sidoarjo.
Namun informasi ini masih bersifat indikatif dan menunggu klarifikasi langsung.
Masyarakat Sidoarjo pun dihimbau untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Di tengah isu yang berkembang, perhatian publik kini tertuju pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Sidoarjo.
Lembaga legislatif ini dinilai memiliki fungsi pengawasan dan peran strategis sebagai mediator dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah Sidoarjo.
Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, Aliansi Laskar Jenggolo yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan dan LSM menggelar aksi unjuk rasa.
Perwakilan massa diterima audiensi oleh pimpinan DPRD Sidoarjo dan menghasilkan kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi.
Aliansi mendorong DPRD Sidoarjo agar menjalankan fungsi kontrol secara optimal serta memastikan roda pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi massa mencapai 1.000 orang.
Ia bahkan melontarkan pernyataan simbolik akan “menggembok” kantor DPRD Sidoarjo sebagai bentuk kritik terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal menjembatani dinamika politik yang berkembang.
Pernyataan itu dipandang sebagai ekspresi kekecewaan. Namun sejumlah tokoh masyarakat Sidoarjo mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan sesuai mekanisme hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Pengamat lokal menilai stabilitas politik daerah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan program pembangunan di Sidoarjo.
Konflik berkepanjangan dikhawatirkan dapat berdampak pada efektivitas kebijakan serta kepercayaan masyarakat Sidoarjo terhadap institusi pemerintahan.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif maupun legislatif Sidoarjo masih dilakukan.
Klarifikasi terbuka dari semua pihak diharapkan dapat meredam spekulasi dan menjaga situasi tetap kondusif.
Masyarakat kini menunggu komunikasi yang lebih konstruktif agar dinamika politik di Sidoarjo tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (Tim Sembilan)
