JAKARTA – Dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp547,89 miliar kembali menjadi sorotan khalayak ramai.
Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) menilai penanganan kasus tersebut berjalan lambat dan minim keterbukaan informasi.
Sebagai bentuk kontrol sosial, ratusan massa yang tergabung dalam GRAK menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Mereka menuntut kejelasan progres penanganan perkara yang dinilai menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.
Nilai anggaran yang dipersoalkan tidak kecil. Total Rp547,89 miliar tersebut terbagi dalam beberapa program strategis, di antaranya, Program Beasiswa untuk 13.113 mahasiswa jenjang D3/D4/S1 dengan nominal Rp7,5 juta per mahasiswa, total sekitar Rp98,34 miliar.
Bantuan sosial berupa barang senilai Rp317,35 miliar. Bantuan pangan (sembako) sebesar Rp43,22 miliar yang disalurkan di 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagi GRAK, angka tersebut bukan sekedar statistik anggaran, melainkan menyangkut hak mahasiswa, keluarga kurang mampu, serta kelompok rentan yang sangat bergantung pada perlindungan sosial negara.
Penanggung jawab aksi GRAK, Handoko Saripudin, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Menurutnya, apabila benar terdapat dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka proses hukumnya harus berjalan profesional, independen, dan tidak berlarut-larut tanpa kepastian.
“Anggaran bansos ratusan miliar rupiah ini adalah uang rakyat. Jika ada dugaan penyimpangan, penanganannya harus terbuka dan serius. Rakyat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa aksi di depan KPK adalah bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawal supremasi hukum dan memastikan tidak ada praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Dalam aksinya, GRAK menyampaikan tiga tuntutan utama yaitu, mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dana bansos Kalimantan Tengah tanpa intervensi pihak mana pun.
Meminta KPK membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.
Menjamin proses hukum berjalan objektif, independen, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.
GRAK menegaskan, perjuangan ini murni demi kepentingan rakyat dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Bansos adalah hak rakyat. Keadilan tidak boleh mandek,” seru massa aksi dalam pernyataan penutupnya.
Isu dugaan korupsi bansos Kalteng kini menjadi perhatian publik luas.
Masyarakat menanti langkah konkret KPK dalam menjawab tuntutan transparansi tersebut, sekaligus membuktikan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. (dpw)
