BOJONEGORO – Ruas jalan poros provinsi penghubung Bojonegoro–Babat di wilayah Kecamatan Baureno kembali menjadi sorotan, Minggu (1/3/2026).
Belum genap sebulan sejak dilakukan perbaikan, aspal di jalur vital Bojonegoro tersebut kembali mengalami kerusakan.
Kondisi ini memantik tanda tanya publik. Perbaikan yang dilakukan sebelumnya dinilai hanya bersifat tambal sulam, tanpa solusi jangka panjang yang mampu menjamin ketahanan jalan.
Kerusakan yang kembali muncul dalam hitungan minggu bukan lagi dianggap sekedar dampak cuaca.
Masyarakat Bojonegoro mulai mempertanyakan kualitas material, metode pengerjaan, hingga pengawasan proyek.
Curah hujan di Bojonegoro memang tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pekerjaan infrastruktur semestinya telah dirancang dengan mempertimbangkan faktor alam, termasuk intensitas hujan.
Jika aspal kembali terkelupas dalam waktu singkat, wajar jika publik mencurigai adanya kelemahan teknis di lapangan.
“Belum satu bulan sudah rusak lagi. Ditambal, lalu hancur lagi. Ini seperti buang-buang anggaran,” ungkap seorang warga berinisial A.
Keluhan senada datang dari pengendara lain yang rutin melintasi jalur tersebut.
Mereka mengaku was-was karena tambalan tidak rata dan lubang kembali bermunculan.
Jalur Bojonegoro–Babat dikenal sebagai akses padat kendaraan, termasuk kendaraan logistik dan angkutan berat.
Kondisi aspal yang bergelombang dan berlubang jelas meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
Tambalan yang tidak rata juga berpotensi membuat kendaraan kehilangan keseimbangan saat melaju dengan kecepatan tinggi.
Situasi ini bukan hanya persoalan estetika jalan, tetapi menyangkut keselamatan publik.
Publik kini mendesak pemerintah dan instansi teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana.
Apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis. Apakah material memenuhi standar. Apakah pengawasan berjalan optimal.
Tanpa kontrol ketat, pola tambal sulam berulang hanya akan menjadi siklus pemborosan anggaran daerah.
Lebih memprihatinkan lagi, dari pantauan di lokasi ditemukan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
Padahal pekerjaan dilakukan di jalur padat yang rawan kecelakaan.
Penggunaan helm proyek, rompi keselamatan, serta perlengkapan K3 bukan sekedar formalitas, melainkan kewajiban yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.
Masyarakat tidak sekadar menuntut perbaikan cepat. Yang dibutuhkan adalah kualitas pekerjaan yang benar-benar kuat, aman, dan tahan lama.
Jalan poros provinsi merupakan urat nadi mobilitas dan ekonomi warga.
Jika perbaikan terus dilakukan dengan pola yang sama dan hasilnya kembali rusak, maka persoalan ini bukan lagi teknis biasa, melainkan menyangkut tata kelola proyek dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Evaluasi serius dan transparan menjadi harapan masyarakat agar perbaikan tidak berhenti sebagai laporan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan. (yin)
