GORONTALO – Suasana usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mendadak memanas.
Bukan karena angka-angka statistik, melainkan karena serangan kritik tajam yang dilayangkan oleh aktivis muda Gorontalo, Rezaldath.
Rezaldath secara gamblang menyebut kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat ini “tidak bernurani”.
Mengapa, karena di balik rapihnya laporan administratif Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada ribuan perut rakyat yang keroncongan menunggu kejelasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Kritik ini bermula dari sikap tegas Gubernur Gorontalo yang bersikukuh pada prosedur formalitas pertambangan.
Bagi Rezaldath, bicara soal legalitas tanpa memberikan alternatif solusi ekonomi adalah bentuk ketidakpedulian nyata.
“Gubernur Gorontalo bicara soal aturan di ruangan ber AC, sementara di lapangan, ribuan rakyat bertaruh nyawa. Sumber penghasilan mereka dimatikan, tapi pemerintah tidak kasih pilihan lain,” semprot Rezaldath.
Ia menilai, label “ilegal” yang kerap disematkan pada aktivitas tambang rakyat adalah senjata pemerintah untuk menutupi ketidakmampuan membuka lapangan kerja baru di Gorontalo.
Lambatnya proses IPR yang selalu beralasan pada “kajian teknis” atau “sinkronisasi pusat” dianggap Rezaldath sebagai alasan klasik yang basi.
Dia menegaskan bahwa urusan urusan dapur masyarakat Gorontalo tidak bisa menunggu proses birokrasi yang tak jelas ujungnya.
“Rakyat tidak bisa menghidupi keluarga dengan janji. Jika Gubernur hanya bisa melarang tanpa mempercepat IPR, lantas apa gunanya jabatan itu,” cetusnya.
Tak hanya sekedar mengkritik, Rezaldath menantang Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk melakukan diskresi langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi rakyat kecil yang terhimpit.
Dirinya mendesak pemerintah untuk berhenti bersembunyi di balik pidato normatif dan segera memberikan aksi nyata di lapangan.
“Kami butuh langkah konkret hari ini juga. Jangan sampai rakyat bergerak karena merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri,” pungkas Rezaldath menutup pernyataannya.
Polemik ini menjadi sinyal merah bagi Pemprov Gorontalo bahwa isu pertambangan rakyat bukan sekedar masalah kertas, melainkan masalah kelangsungan hidup manusia. (Tim Sembilan)
