PANDEGLANG – Lonjakan wisatawan saat libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kembali memicu persoalan klasik di kawasan wisata pantai Banten.
Kepadatan ekstrem hingga kemacetan panjang terjadi di sejumlah jalur utama menuju destinasi favorit, terutama Anyer, Carita, hingga Tanjung Lesung, Senin (23/3/2026).
Masyarakat Pemerhati Umat (MPU) menilai kondisi ini sebagai bukti lemahnya manajemen pemerintah dalam mengatur arus wisata dan mengoptimalkan potensi destinasi alternatif.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kemacetan terjadi di sejumlah titik krusial, di antaranya jalur Ciomas menuju Anyer, Mengger ke Carita, Labuan ke Carita, hingga Sidamukti menuju Tanjung Lesung–Batu Hideung.
Dampaknya, waktu tempuh yang seharusnya singkat justru membengkak drastis akibat penumpukan kendaraan.
Menurut MPU, tingginya minat masyarakat untuk berwisata, khususnya ke pantai, tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur maupun strategi distribusi wisatawan.
Padahal, terdapat banyak destinasi alternatif yang berpotensi mengurai kepadatan jika dikelola dengan baik.
Sejumlah lokasi seperti Lewi Bumi di jalur Anyer, kawasan pemandian Cikoromoy, Citaman, Curug Goong, hingga Pantai Gorengan dan Pantai Ceria di jalur Carita, serta Pantai Karoeng di kawasan Tanjung Lesung dinilai mampu menjadi solusi jika dikembangkan secara serius.
Pembina MPU, Nu’man Fauzi, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif dalam menghadapi lonjakan wisatawan saat momentum besar seperti Lebaran.
“Ini bukan hanya soal macet. Ini soal bagaimana negara hadir mengelola kebutuhan rekreasi masyarakat sekaligus menangkap peluang ekonomi yang sangat besar,” tegasnya.
Ia menilai kemacetan panjang di berbagai jalur wisata menjadi indikator bahwa distribusi wisatawan tidak diatur dengan optimal.
Padahal, jika destinasi alternatif dibuka dan dipromosikan secara masif, kepadatan bisa diurai dan aktivitas ekonomi bisa lebih merata.
Lebih jauh, MPU juga menyoroti besarnya perputaran ekonomi yang terjadi selama musim liburan.
Kehadiran wisatawan membawa dampak langsung bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga sektor jasa.
Namun, potensi ini dinilai belum dimaksimalkan oleh pemerintah.
“Wisata itu bukan hanya soal rekreasi, tapi juga mesin ekonomi rakyat. Jangan sampai masyarakat sudah bergerak, tapi negara justru tertinggal,” tambahnya.
MPU pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari membuka akses destinasi baru, meningkatkan infrastruktur, mengatur lalu lintas berbasis distribusi wisata, hingga menyediakan fasilitas publik yang memadai.
Selain itu, pengelolaan wisata berbasis masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menciptakan pemerataan manfaat.
Momentum libur Lebaran, menurut MPU, seharusnya menjadi peluang besar untuk menghadirkan kebijakan yang inovatif dan responsif.
Tanpa perbaikan serius, persoalan kemacetan dan penumpukan wisatawan dikhawatirkan akan terus berulang setiap tahun. (dpw)
