BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bergerak cepat mengantisipasi potensi musim kemarau panjang yang diprediksi melanda wilayahnya pada 2026.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Nomor 520/531/412.221/2026 tertanggal 16 Maret 2026.
Surat edaran ini secara khusus mengatur upaya antisipasi dan mitigasi dampak kemarau di sektor pertanian, yang diperkirakan akan lebih kering dari kondisi normal dan berlangsung lebih lama.
Berdasarkan data dari BMKG Tuban, awal musim kemarau di Kabupaten Bojonegoro diprediksi terjadi secara bertahap dalam tiga dasarian.
Wilayah seperti Balen, Baureno, Kanor, dan Kepohbaru diperkirakan mulai memasuki kemarau pada pertengahan April.
Sementara sebagian besar kecamatan lainnya menyusul pada akhir April hingga awal Mei 2026.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan lima langkah strategis yang wajib menjadi perhatian seluruh pelaku pertanian.
Pertama, pengelolaan air harus dilakukan secara efisien. Pemanfaatan sumber air dan jaringan irigasi diminta dioptimalkan dengan sistem pengairan bergiliran sesuai arahan teknis dari Dinas PU SDA maupun penyuluh pertanian.
Kedua, petani didorong untuk menyesuaikan pola dan waktu tanam.
Dalam kondisi keterbatasan air, komoditas padi disarankan diganti dengan tanaman palawija.
Namun bagi wilayah yang masih memiliki suplai air memadai, dianjurkan menggunakan varietas padi tahan kering dengan masa tanam singkat, sekitar 70 hingga 90 hari.
Ketiga, perlindungan tanaman juga menjadi fokus penting. Petani diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan pendekatan ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, agens hayati, hingga biosaka.
Konsultasi dengan petugas POPT dan penyuluh pertanian juga sangat dianjurkan.
Keempat, penguatan kelembagaan petani melalui kolaborasi antar kelompok tani, Gapoktan, hingga HIPPA/GHIPPA perlu ditingkatkan.
Kegiatan gotong royong seperti pembersihan saluran irigasi menjadi kunci menjaga distribusi air tetap lancar.
Kelima, peran pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan diperkuat dalam memastikan distribusi air berjalan adil.
Selain itu, pemerintah tingkat bawah juga diminta aktif memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana pertanian serta rutin melaporkan kondisi di lapangan kepada Pemkab.
Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi tantangan kemarau ini.
“Koordinasi yang baik mulai dari desa, kelurahan hingga kecamatan sangat diperlukan, terutama dalam distribusi air dan pemenuhan kebutuhan pertanian. Ini harus dilakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
Dengan langkah antisipatif ini, Pemkab Bojonegoro berharap sektor pertanian tetap produktif meski di tengah ancaman kemarau panjang. (Yin)
