BOJONEGORO – Sebanyak 359 calon penerima bantuan sosial uang untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mengikuti sosialisasi dan bimbingan di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/10/2026).
Peserta kegiatan berasal dari delapan kecamatan, yakni Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Tambakrejo dan Temayang.
Sosialisasi bantuan UEP tersebut telah berlangsung sejak 5 Oktober 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 8 Oktober 2026.
Kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan pemahaman kepada calon penerima agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan program bantuan UEP menyasar masyarakat Desil 1 hingga Desil 5 yang telah memiliki embrio usaha.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi tambahan modal untuk memperkuat usaha yang sudah berjalan.
Menurutnya, modal tambahan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing usaha.
Penerima bisa menggunakannya untuk membeli peralatan, menambah persediaan barang dagangan maupun memperbaiki sarana pendukung usaha.
“Ini bentuk dukungan pemerintah kepada Bapak-Ibu yang sudah ada embrio usaha. Harapannya bisa menambah modal dan meningkatkan nilai dari usaha yang sudah dibangun,” kata Setyo Wahono.
Bupati menekankan bahwa besar kecilnya nominal bantuan bukan menjadi satu-satunya ukuran manfaat program.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana bantuan tersebut dikelola secara tepat dan diarahkan untuk kebutuhan produktif.
Dengan pengelolaan yang baik, tambahan modal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi maupun penjualan.
Pada akhirnya, perkembangan usaha tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan penerima dan keluarganya.
“Kami hanya mendorong, kami hanya mensupport. Kami berharap apa yang diberikan ini disyukuri, digunakan, dimanfaatkan, dan mampu menambah nilai dari usaha Bapak-Ibu,” ujarnya.
Setyo Wahono juga meminta calon penerima memahami ketentuan penggunaan bantuan.
Dia berharap program UEP tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi benar-benar menjadi modal produktif yang dapat membuat usaha masyarakat terus berkembang.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan dukungan terhadap usaha masyarakat merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Nurul, pemerintah harus menentukan sektor yang menjadi prioritas agar anggaran daerah yang tersedia dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
“Ketika kita mengelola anggaran, kira-kira apa yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas hari ini adalah bidang kesehatan,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, termasuk dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan layanan tersebut diperlukan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.
Selain kesehatan, sektor pertanian juga menjadi perhatian karena sebagian masyarakat Bojonegoro masih menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Sejumlah persoalan, seperti ketersediaan air, sarana produksi dan harga hasil panen, dinilai perlu terus mendapatkan perhatian.
Di sisi lain, Nurul mendorong masyarakat penerima bantuan untuk tidak berhenti pada kondisi usaha saat ini.
Usaha yang telah dirintis diharapkan dapat dikembangkan hingga mampu naik kelas.
“Kalau panjenengan punya usaha, tentu ingin naik kelas. Maka usaha yang sudah ada ini harus kita dorong supaya berkembang,” tuturnya.
Melalui program bantuan UEP yang disertai sosialisasi dan bimbingan tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat dapat mengoptimalkan tambahan modal untuk memperkuat usaha, meningkatkan produksi maupun penjualan, serta membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga.
Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar usaha masyarakat yang telah memiliki embrio dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. (yin)
