JOMBANG – Nama jabatan Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) tengah menjadi perhatian setelah muncul laporan dugaan politik uang yang dikaitkan dengan proses pemilihannya dalam Muktamar NU ke-35.
Laporan tersebut disampaikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di tengah munculnya polemik itu, posisi Rais Aam menjadi menarik untuk diketahui lebih jauh.
Sebab, jabatan ini memiliki kedudukan sangat penting dalam struktur kepemimpinan NU, khususnya di bidang keagamaan.
Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi dalam jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Syuriyah sendiri menjadi salah satu unsur utama dalam struktur kepengurusan NU.
Secara umum, kepengurusan PBNU terdiri dari dua unsur utama, yakni Syuriyah dan Tanfidziyah.
Syuriyah memiliki peran dalam memberikan arahan, pertimbangan, serta pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan organisasi.
Sementara Tanfidziyah lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan program kerja organisasi.
Karena memimpin Syuriyah, Rais Aam mempunyai posisi strategis dalam menentukan arah keagamaan NU.
Pandangan dan pertimbangannya menjadi bagian penting ketika organisasi menghadapi persoalan keagamaan maupun isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Lalu, apa bedanya Rais Aam dengan Ketua Umum PBNU?
Keduanya berada dalam struktur kepemimpinan yang berbeda.
Rais Aam memimpin unsur Syuriyah, sedangkan Ketua Umum PBNU memimpin jajaran Tanfidziyah.
Dengan pembagian tersebut, Rais Aam lebih berkaitan dengan kepemimpinan dan pertimbangan keagamaan, sementara Ketua Umum menjalankan roda organisasi serta pelaksanaan berbagai kebijakan dan program NU.
Pemilihan Rais Aam dilakukan melalui forum Muktamar NU sesuai mekanisme organisasi.
Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang membahas berbagai agenda strategis, termasuk persoalan organisasi dan kepemimpinan.
Itulah sebabnya proses pemilihan Rais Aam menjadi salah satu tahapan penting dalam pergantian kepemimpinan NU.
Sorotan terhadap proses tersebut mencuat setelah PCNU Kabupaten Sekadau melaporkan dugaan adanya aliran dana yang disebut berkaitan dengan upaya memperoleh dukungan dalam pemilihan Rais Aam.
KPK telah membenarkan adanya laporan tersebut, namun, laporan yang masuk masih harus melalui tahapan telaah dan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dugaan politik uang tersebut telah terbukti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh pihak pelapor kepada KPK ketika laporan tersebut disampaikan.
Dengan kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi Syuriyah, Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural.
Posisi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan arah keagamaan dan pandangan strategis bagi NU selama satu periode kepengurusan.
Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pemilihan Rais Aam menjadi perhatian besar, terutama ketika muncul laporan mengenai dugaan praktik yang dapat memengaruhi proses pergantian kepemimpinan organisasi. (Mar)
