BOJONEGORO – Kepedulian terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan aksesibilitas dan paket sembako di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., menyalurkan bantuan kepada 99 warga penerima manfaat pada Selasa (20/10/2026).
Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal program kesejahteraan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Bukan hanya bantuan kebutuhan pokok, program ini juga menghadirkan sarana pendukung bagi warga dengan keterbatasan fisik.
Sejumlah alat bantu disalurkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima, mulai dari kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, hingga tongkat adaptif.
Selain itu, paket sembako diberikan untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Bagi penyandang disabilitas dan lansia, ketersediaan alat bantu yang sesuai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
Sarana tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat bergerak lebih mudah, meningkatkan kemandirian, serta memperluas kesempatan untuk beraktivitas di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Penyaluran bantuan berdasarkan kebutuhan penerima juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan dukungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Setiap orang memiliki kondisi dan tantangan berbeda sehingga bantuan aksesibilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Di sisi lain, bantuan sembako diharapkan mampu memberikan dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menyentuh aspek aksesibilitas, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Penyaluran bantuan di Bojonegoro dan Tuban sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
Dukungan pemerintah dan pengawalan dari lembaga legislatif diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri berada di lingkup tugas yang berkaitan dengan sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Pengawalan program menjadi salah satu upaya untuk memastikan kebijakan sosial tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat menjangkau penerima manfaat di daerah.
Ke depan, keberlanjutan program sosial yang inklusif diharapkan mampu memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, mendukung kesejahteraan lansia, serta membantu keluarga yang membutuhkan bantuan.
Bagi masyarakat penerima manfaat, bantuan aksesibilitas dan kebutuhan pokok ini diharapkan menjadi dukungan nyata untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.
Sementara bagi daerah, pemerataan layanan sosial menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap kebutuhan warganya. (yin)
