Politik

Choirul Anam Serap Aspirasi Warga dalam Reses DPRD Bojonegoro

×

Choirul Anam Serap Aspirasi Warga dalam Reses DPRD Bojonegoro

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO – Persoalan jaminan kesehatan, keterbatasan fasilitas rumah sakit, hingga perlindungan guru menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP. di Dusun Demping, Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Sabtu (21/11/2026).

Dalam reses masa sidang III tahun 2026 tersebut, legislator Bojonegoro Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (PAN BNR) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinonaktifkan, serta terbatasnya kapasitas layanan cuci darah di rumah sakit daerah yang menyebabkan pasien harus menghadapi antrian panjang.

Aspirasi mengenai jaminan kesehatan disampaikan Lik Pariyanto, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem.

Dia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya warga yang mengalami kendala kepesertaan jaminan kesehatan.

Menanggapi persoalan tersebut, Choirul Anam menjelaskan bahwa warga Bojonegoro yang kepesertaan PBI JKN atau KIS nya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepesertaan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat berkaitan dengan data kesejahteraan masyarakat. Perubahan kategori dalam data tersebut dapat berdampak pada status kepesertaan PBI JKN.

Namun, masyarakat yang mengalami kendala tersebut tidak perlu langsung khawatir karena pemerintah daerah memiliki skema jaminan kesehatan untuk membantu warga memperoleh pelayanan medis.

“Jadi masyarakat Bojonegoro tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah memiliki program UHC untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat,” jelas Choirul Anam.

Choirul Anam juga menjelaskan tahapan yang dapat ditempuh masyarakat apabila kepesertaan KIS atau PBI JKN mengalami penonaktifan.

Warga dapat mengajukan surat pengantar dari pemerintah desa dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Selanjutnya, dokumen tersebut dibawa ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Setelah proses di kecamatan selesai, berkas diteruskan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti dan diproses melalui BPJS Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penjelasan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur yang harus ditempuh ketika mengalami persoalan kepesertaan jaminan kesehatan, sehingga tidak kebingungan saat membutuhkan pelayanan medis.

Selain persoalan KIS non aktif, keterbatasan fasilitas cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit Bojonegoro juga menjadi perhatian serius Choirul Anam.

Dirinya pernah menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan jadwal pelayanan cuci darah karena kapasitas fasilitas yang tersedia sudah dipenuhi pasien.

Kondisi tersebut cukup menyulitkan pasien yang membutuhkan tindakan cuci darah secara rutin.

Bahkan, sebagian pasien terpaksa mencari pelayanan ke luar daerah dengan tambahan biaya transportasi dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke rumah sakit, Choirul Anam menyebut antrian layanan cuci darah memang cukup padat.

Karena itu, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dinilai mendesak agar kebutuhan pasien dapat terakomodasi dengan lebih baik.

Pihaknya telah menyampaikan usulan penambahan alat cuci darah kepada pemerintah daerah.

Rencana tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027, dengan persiapan yang ditargetkan mulai dilakukan pada Januari.

Penambahan alat tersebut diharapkan mampu memperluas kapasitas pelayanan, mengurangi antrian pasien, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Bojonegoro yang selama ini kesulitan mendapatkan jadwal cuci darah.

Dalam kesempatan reses tersebut, Choirul Anam juga menyampaikan perkembangan rencana pengoperasian RSUD Temayang yang ditargetkan mulai memberikan pelayanan pada Desember 2026.

Berbagai persiapan, mulai dari pemenuhan peralatan medis hingga kebutuhan tenaga kesehatan, terus dilakukan agar rumah sakit tersebut dapat segera beroperasi.

Keberadaan RSUD Temayang diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah selatan Bojonegoro dan daerah sekitarnya.

Dia juga menyoroti pengembangan fasilitas kesehatan di Kalitidu.

Rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker sebelumnya belum dapat dilanjutkan karena terkendala ketentuan dan perizinan dari pemerintah pusat.

Sebagai alternatif, bangunan yang telah tersedia direncanakan akan dimanfaatkan menjadi rumah sakit umum daerah sehingga fasilitas tersebut tetap dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya sektor kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian dalam reses tersebut.

Choirul Anam menyampaikan bahwa DPRD Bojonegoro tengah memperjuangkan rancangan peraturan daerah (Perda) inisiatif tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak guru, peningkatan kesejahteraan, serta mendukung pengembangan karier tenaga pendidik.

Menurutnya, perlindungan guru harus mencakup seluruh tenaga pendidik, bukan hanya mereka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga guru non ASN, termasuk guru TK, PAUD dan sekolah swasta.

Guru dinilai membutuhkan jaminan perlindungan agar dapat menjalankan tugas pendidikan secara profesional dan tenang, tanpa dihantui kekhawatiran terhadap persoalan hukum maupun tindakan yang dapat menghambat proses pembelajaran.

Meski demikian, rancangan regulasi tersebut masih memerlukan penyesuaian setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi.

Pihaknya berupaya mengusulkan kembali pembahasannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Perubahan Tahun 2027.

Choirul Anam menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan melalui tugas dan fungsi DPRD.

Ia mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jaringan partai politik untuk terus menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing agar dapat menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif.

Kegiatan reses tersebut dihadiri pengurus partai tingkat kecamatan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka, sehingga persoalan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan secara lebih konkret. (yin)