JAKARTA – Rencana penguatan kerja sama sektor kesehatan antara Indonesia dan China menuai perhatian serius dari kalangan pekerja.
FSP FARKES KSPI menilai kolaborasi ini berpotensi membawa kemajuan, namun juga menyimpan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Presiden FARKES KSPI, Idris Idham, menegaskan bahwa kerja sama internasional seharusnya tidak hanya fokus pada investasi dan teknologi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dalam negeri.
Menurutnya, transfer pengetahuan menjadi kunci utama agar tenaga kesehatan Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya teknologi dan investasi asing.
“Kolaborasi ini membuka peluang besar, terutama di bidang farmasi dan teknologi kesehatan. Tapi yang tak kalah penting adalah memastikan tenaga kerja lokal ikut berkembang melalui peningkatan kompetensi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
FARKES KSPI mengungkapkan, sektor kesehatan nasional saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Ketergantungan pada bahan baku impor dinilai masih tinggi, sementara di sisi lain, banyak pekerja yang berstatus kontrak maupun outsourcing.
Kondisi ini dinilai rentan, terutama jika arus investasi asing tidak diiringi dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang kuat.
Tak hanya itu, isu kesejahteraan juga menjadi perhatian.
FARKES menekankan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kerja, mulai dari upah yang layak, jaminan sosial, hingga kondisi kerja yang manusiawi.
Masuknya teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dalam layanan kesehatan juga menjadi sorotan.
Di satu sisi, teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun di sisi lain, ada potensi pergeseran peran tenaga kerja.
FARKES menilai, tanpa kesiapan yang matang, transformasi digital justru bisa menimbulkan ketimpangan baru di dunia kerja.
“Peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja terdampak harus menjadi prioritas. Jangan sampai teknologi justru menggeser tenaga kerja tanpa solusi,” tegas Idris.
Selain itu, FARKES KSPI juga mengingatkan pentingnya pengelolaan tenaga kerja asing secara bijak.
Kehadiran tenaga kerja dari luar negeri perlu diatur agar tetap mengutamakan kepentingan pekerja lokal, sekaligus memastikan komunikasi kerja berjalan efektif.
Lebih jauh, FARKES mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang luas dalam setiap kebijakan strategis, termasuk kerja sama internasional.
Keterlibatan berbagai pihak, khususnya serikat pekerja, dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan implementatif di lapangan.
Sebagai catatan, FARKES KSPI menyampaikan sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, penguatan industri dalam negeri, hingga perlindungan pekerja di tengah transformasi sektor kesehatan.
FARKES berharap kerja sama Indonesia–China ini tidak hanya menjadi ajang investasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi, industri, maupun kualitas sumber daya manusia.
Di tengah dinamika global, keseimbangan antara investasi dan perlindungan tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga berdaulat di sektor kesehatan. (dpw)
