BOJONEGORO – Proyek jalan rigid beton di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Jalan yang baru saja selesai dikerjakan itu dilaporkan sudah mengalami banyak keretakan dan tambalan di sejumlah titik, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan serta efektivitas pengawasannya.
Proyek tersebut diketahui bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang sejatinya bertujuan mempercepat pembangunan desa sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Namun, kondisi jalan yang cepat rusak justru menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran warga.
Ironisnya, pada Sabtu (10/1/2026), saat awak media berupaya mengonfirmasi persoalan ini, Camat Kepohbaru memilih tidak memberikan tanggapan.
Sikap bungkam tersebut semakin memicu spekulasi publik, terutama terkait transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan proyek BKKD di wilayah tersebut.
Warga menilai, keretakan pada jalan rigid beton yang baru selesai dibangun tidak seharusnya terjadi apabila pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik dari segi material, metode pelaksanaan, maupun pengawasan di lapangan.
Padahal, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) BKKD yang digelar Pemkab Bojonegoro beberapa waktu lalu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara tegas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap proses administrasi hingga kualitas hasil pekerjaan.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berusaha memastikan BKKD mematuhi proses administrasi hingga menjamin mutu pekerjaannya. Pengadaan SDM dan swakelola harus dibangun agar ekonomi bergerak dan pembangunan desa berjalan lancar, baik dari proses, pelaksanaan, maupun kualitasnya,” tegas Bupati Setyo Wahono saat membuka Bimtek BKKD hari kedua, Senin (22/9/2025) di Ruang Angling Dharmo.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah hasil Bimtek tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh desa, atau justru hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan.
Kasus di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru ini dinilai menjadi cermin lemahnya pengawasan dan evaluasi proyek BKKD Bojonegoro.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan penyebab keretakan jalan, menilai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, serta mengungkap apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Hasil investigasi diharapkan disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik, termasuk langkah perbaikan yang akan dilakukan serta sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BKKD menjadi kunci agar program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kasus ini juga diingatkan agar tidak mengulang peristiwa korupsi dana BKK yang pernah terjadi di Bojonegoro pada tahun 2021 silam.
Peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa ke depan. (Tim/yin)
