BOJONEGORO – Rencana kegiatan study tour ke Bali yang digelar SMA Negeri 3 Bojonegoro memicu polemik di kalangan wali murid.
Program yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran di luar kelas itu justru dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Sejumlah wali murid SMA Negeri 3 Bojonegoro mengaku berada dalam posisi sulit.
Mereka merasa tidak punya pilihan selain tetap mengikutkan anaknya, meski harus mencari pinjaman dana.
“Kami sebenarnya keberatan, tapi sudah terlanjur tanda tangan persetujuan. Akhirnya terpaksa cari pinjaman,” ungkap salah satu wali murid SMA Negeri 3 Bojonegoro yang takut disebutkan namanya, Senin (6/4/2026).
Persoalan tak berhenti di situ. Beberapa orang tua juga mengeluhkan sulitnya menarik kembali uang yang telah disetorkan saat anak batal berangkat.
Dana tersebut disebut telah dialokasikan ke pihak travel, sehingga pengembalian menjadi rumit.
Di sisi lain, muncul dugaan adanya syarat pelunasan kewajiban sekolah sebelum siswa diperbolehkan mengikuti keberangkatan study tour.
Kondisi ini semakin menambah beban, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Yang lebih menjadi sorotan, beredar kabar bahwa sebagian wali murid mengandalkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menutup biaya study tour.
“Kalau saya belum bayar, karena anak saya dapat PIP,” ujar salah satu wali murid lainnya.
Menanggapi polemik ini, pihak sekolah melalui humas Farid menyampaikan bahwa kegiatan study tour tidak dilarang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh bersifat memaksa.
“Tidak ada larangan, yang penting tidak memaksa,” jelasnya, saat di konfirmasi, Rabu (8/4/2026).
Namun, pernyataan lain yang disampaikan terkait biaya pendidikan justru menuai perhatian.
Ia menyebut bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan.
Pernyataan ini dianggap bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jawa Timur melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang selama ini bertujuan meringankan beban biaya, termasuk menghapus SPP di sekolah negeri.
Meski polemik terus bergulir, kegiatan study tour tetap berjalan sesuai rencana.
Kondisi ini mendorong masyarakat mendesak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro untuk turun tangan.
Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh serta audit transparansi pengelolaan dana sekolah, termasuk memastikan bantuan seperti PIP tidak disalahgunakan.
Walaupun sudah dikonfirmasi, hingga berita ini ditulis, pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Kasi SMA, Devi Yuniar, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. (yin)
