BOJONEGORO – Dana Pokok Pikiran (Pokir) seharusnya menjadi amunisi bagi kemajuan Bojonegoro, bukan justru ladang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir orang. Tapi, realitanya publik makin bertanya-tanya, apakah para wakil rakyat di DPRD Bojonegoro benar-benar berani mengkritisi proyek yang mereka usulkan sendiri? Atau justru sibuk menikmati “kue pembangunan” tanpa peduli pada mutu dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sidak Proyek: Antara Idealitas dan Kenyataan yang Menyakitkan
Secara teori, sidak proyek Pokir adalah bentuk pengawasan agar uang rakyat tak menguap percuma. Namun di lapangan, siapa yang benar-benar berani turun tangan dan menegur pelaksana proyek yang bermasalah, apalagi jika proyek itu melibatkan kolega, sahabat, atau bahkan rekan satu partai.
Yang sering terjadi, sidak cuma sebatas seremoni. Datang, foto, senyum, lalu pulang dengan laporan standar, “proyek berjalan baik dan sesuai rencana.” Padahal publik tahu, kenyataannya tak selalu seindah itu.
Kadang hasilnya bikin ngilu mutu proyek rendah, pengerjaan asal-asalan, tapi tetap dinyatakan “sesuai spesifikasi.”
Transparansi Tanpa Aksi, Hanya Janji Kosong
Transparansi bukan sekedar kata manis di spanduk atau pidato rapat paripurna. Tanpa tindakan tegas, itu cuma omong kosong. Masyarakat Bojonegoro menunggu bukti, bukan basa-basi. Jika ditemukan proyek yang bermasalah, baik mutu, anggaran, maupun manfaat, DPRD harus berani bersuara dan bertindak.
Jangan hanya lantang di media tapi lemah di lapangan. Kalau memang ada penyimpangan, tunjukkan keberanian untuk menegur bahkan merekomendasikan sanksi. Sebab tanpa langkah konkret, kepercayaan publik hanya akan terus tergerus.
Integritas di Ujung Tanduk: Rakyat Tak Lagi Butuh Janji Manis
Hari ini, integritas DPRD Bojonegoro benar-benar diuji. Rakyat sudah jenuh mendengar janji pengawasan ketat, tapi hasilnya nihil. Mereka butuh dewan yang berani berdiri di garis depan, menjaga agar setiap rupiah dari APBD digunakan tepat sasaran.
Jika DPRD hanya menjadi “macan ompong” yang takut menggigit proyek bermasalah, maka sulit berharap kepercayaan masyarakat bisa pulih. Yang dibutuhkan sekarang adalah aksi nyata, bukan narasi politik.
Saatnya DPRD Bojonegoro Buktikan Nyali
Waktunya membuktikan bahwa DPRD bukan hanya sekedar “tukang stempel” kebijakan. Tunjukkan bahwa mereka adalah pengawas sejati yang siap menegur siapa pun tanpa pandang bulu.
Publik tak butuh drama politik. Mereka ingin hasil nyata jalan yang kuat, bangunan yang tahan lama, program yang menyentuh rakyat. Jika DPRD gagal menjaga itu, jangan heran bila masyarakat akhirnya melihat dewan sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. (Red)
