BOJONEGORO – Suasana panas menyelimuti musyawarah anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Anteng Desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (5/11/2025).
Forum yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian soal pembagian hasil, justru berubah menjadi ajang saling tuding dan amarah terbuka.
Pemicunya bukan hal sepele. Sejumlah anggota menduga adanya selisih hasil hingga 15 ton gabah antara data milik anggota dan laporan resmi Ketua HIPPA, Ainur Rokim.
Dari catatan para anggota, hasil tercatat sebanyak 45 ton gabah, namun di laporan resmi ketua hanya tertulis 30 ton. Perbedaan mencolok itu memicu kemarahan para petani yang merasa dirugikan.
Jika dikonversi ke nilai jual gabah Rp7.000 per ton, selisih 15 ton setara dengan Rp105 juta. Angka besar yang langsung memantik dugaan kuat adanya praktik penyelewengan hasil pengelolaan air pertanian.
“Kami punya catatan 45 ton, tapi di laporan resmi hanya 30 ton. Selisihnya ke mana, kami butuh penjelasan terbuka,” ujar salah satu anggota HIPPA yang hadir dalam musyawarah di Balai Desa Wotan.
Ketegangan makin memuncak saat PJ Kepala Desa Wotan berusaha menengahi. Suasana sempat memanas dan diwarnai adu mulut antar peserta rapat.
Para anggota mendesak agar Ketua HIPPA segera memberikan pertanggungjawaban terbuka dan audit transparan terhadap pengelolaan hasil air.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi menyeluruh, tak lama setelah musyawarah berakhir, Ainur Rokim justru mengajukan surat pengunduran diri.
Dalam surat tertanggal 5 November 2025, ia menyatakan mundur dari jabatan Ketua HIPPA Tirto Anteng karena merasa sudah tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal.
Isi suratnya berbunyi antara lain, “Melalui surat ini saya bermaksud mengundurkan diri secara resmi sebagai Ketua HIPPA Tirto Anteng Desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo, karena sudah tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Saya terakhir bekerja pada tanggal 5 November 2025.”
Langkah pengunduran diri mendadak itu justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan anggota HIPPA. Banyak yang menilai keputusan Ainur Rokim mundur setelah rapat ricuh memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.
“Kenapa tiba-tiba mundur, kalau memang tidak ada masalah,” ujar seorang anggota yang lainnya.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ainur Rokim membantah tudingan miring tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat berjalan baik dan tidak ada kericuhan seperti yang diberitakan.
“Tidak benar kalau ada masalah dan semua yang dituduhkan itu tidak benar, karena sudah diselesaikan, sudah di SPJ kan, dan terkait uang subsidi, sudah diserahterimakan di musyawarah kepada bendahara,” ujar Ainur, Kamis (6/11/2025).
Meski begitu, penjelasan itu belum mampu meredam kecurigaan anggota lain. Mereka menilai perlu adanya audit transparan dan pendampingan dari pemerintah desa maupun dinas terkait, agar pengelolaan hasil HIPPA tidak kembali menimbulkan polemik serupa di masa mendatang.
Kasus dugaan selisih hasil dan mundurnya Ketua HIPPA Wotan ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam organisasi petani, terutama dalam pengelolaan hasil bersama yang menyangkut kepentingan banyak pihak. (Yin)
