BOJONEGORO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan tajam.
Alih-alih menu mewah, masyarakat Bojonegoro justru mengeluhkan sajian yang dianggap kurang variatif dan kualitas yang diragukan selama bulan suci Ramadan.
Merespon riuh kritik tersebut, DPRD Kabupaten Bojonegoro memanggil seluruh “nahkoda” program ini dalam audiensi, Rabu (4/3/2026).
Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) duduk satu meja untuk membedah masalah ini.
Salah satu poin paling mengejutkan dalam rapat ini adalah klarifikasi mengenai “isi kantong” program MBG.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, meluruskan persepsi liar di masyarakat yang mengira anggaran per porsi mencapai Rp15.000.
“Faktanya, anggarannya sekitar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Penting bagi masyarakat untuk tahu skema ini agar tidak ada ekspektasi yang keliru,” tegas Supriyanto.
Kritik pedas juga datang dari Ketua DPC Persagi Bojonegoro, Erni Ernawati.
Ia menyoroti fenomena “menu malas” yang ditemukan di lapangan, di mana penyedia makanan cenderung memilih cara praktis seperti menyajikan telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein.
Persagi menekankan bahwa MBG bukan sekedar kenyang, tapi harus memenuhi empat pilar, makanan pokok, protein hewani (yang bervariasi), protein nabati dan buah-buahan.
Tak hanya gizi, masalah holding time atau ketahanan makanan juga jadi rapor merah.
Persagi mengingatkan bahwa makanan basah hanya layak konsumsi dalam 6 jam, sementara makanan kering bisa bertahan lebih dari 12 jam, hal penting yang harus diperhatikan mengingat menu Ramadan dikonsumsi saat waktu berbuka atau sahur.
Meski dihujani evaluasi, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa program andalan Presiden Prabowo Subianto ini harus sukses di Bojonegoro.
Selain untuk gizi anak bangsa, MBG diklaim membawa multiplier effect bagi ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemberdayaan UMKM pangan lokal.
DPRD Bojonegoro pun mendesak koordinasi antara Dinkes, Disdik, dan penyedia gizi diperketat agar kejadian “salah menu” tidak terulang kembali dan siswa tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. (yin)
