BOJONEGORO – Polemik dugaan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan belum juga menemui titik terang.
Hingga kini, publik belum menerima penjelasan resmi dari pihak Lapas Bojonegoro dan Pamekasan, terkait hasil pemeriksaan maupun langkah evaluasi terhadap pihak yang disebut-sebut terlibat.
Kondisi tersebut memantik reaksi keras dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Organisasi ini mendesak pimpinan pemasyarakatan Bojonegoro dan Pamekasan agar tidak bersikap pasif dan segera memberikan klarifikasi terbuka.
Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz, menegaskan bahwa persoalan yang sudah mencuat ke ruang publik tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan.
“Jika isu ini sudah diketahui masyarakat luas namun tidak ada keterangan resmi, wajar bila publik mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tegasnya.
AMI meminta pertanggungjawaban terbuka dari Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, hingga jajaran pimpinan kedua lapas tersebut.
Menurut Abdul Aziz, transparansi bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban institusi negara.
Jika memang telah dilakukan pemeriksaan, hasilnya harus diumumkan secara resmi.
Sebaliknya, bila tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga perlu ditegaskan agar tidak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan ada upaya melindungi oknum. Keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada 25–26 Februari mendatang.
Dalam rencana aksi tersebut, AMI membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya, mendesak pencopotan Menteri IMIPAS RI, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Bojonegoro, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Pamekasan, publikasi resmi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.
AMI menegaskan akan tetap turun ke jalan jika hingga waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Ini menyangkut integritas lembaga negara. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas Abdul Aziz. (yin)
