BANJARNEGARA – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kericuhan saat aksi unjuk rasa di Balai Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam video yang viral tersebut, Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau yang dikenal dengan Hoho Alkaf, disebut menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh massa aksi.
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Selasa, 11 Maret 2026, ketika ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi balai desa untuk menyampaikan protes terkait hasil penjaringan perangkat desa.
Aksi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi itu diduga berubah ricuh setelah massa mendesak pemerintah desa untuk membatalkan hasil seleksi perangkat desa.
Melalui akun Instagram pribadinya @hoho_alkaff pada Sabtu (14/3/2026), Hoho Alkaf menyampaikan penjelasan mengenai kejadian yang dialaminya.
Ia mengaku insiden terjadi saat dirinya hendak meninggalkan lokasi setelah audiensi dengan massa berlangsung tegang.
Menurut Hoho, sesaat setelah keluar dari pintu aula, dirinya langsung mendapat serangan dari sejumlah orang sebelum sempat mendapatkan pengawalan penuh dari aparat keamanan.
“Waktu saya baru keluar dari pintu aula, sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, dan depan,” ungkapnya.
Dalam kejadian tersebut, Hoho menyebut sejumlah atribut kedinasannya mengalami kerusakan.
Kacamata yang ia kenakan pecah akibat pukulan dari arah depan.
Selain itu, pakaian dinas yang dipakainya robek dan papan nama pada seragamnya terlepas karena tertarik saat kericuhan terjadi.
“Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan. Logo atribut juga pada copot dan papan nama saya jatuh karena ditarik-tarik,” jelasnya.
Hoho menduga kericuhan dipicu oleh kekecewaan salah satu pihak yang tidak lolos dalam proses seleksi perangkat desa.
Menurutnya, sebagian massa menuntut agar proses seleksi diulang kembali.
Namun ia menolak permintaan tersebut karena merasa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Mereka nilainya di bawah, tapi meminta seleksi diulang. Kita tetap berpegang pada regulasi yang ada,” ujarnya.
Hoho menegaskan bahwa hasil seleksi tidak bisa dibatalkan hanya karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
Dalam penjelasannya, Hoho juga menilai video yang beredar di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan peristiwa.
Dirinya menyebut rekaman tersebut hanya memperlihatkan kondisi saat dirinya sudah berada di belakang mobil pengamanan setelah kericuhan terjadi.
Sementara momen awal dugaan pengeroyokan yang dialaminya tidak terekam secara lengkap dalam video tersebut.
“Di video itu memang terlihat saya sudah diamankan di belakang mobil. Jadi kejadian awalnya tidak terlihat,” jelasnya.
Pasca insiden tersebut, Hoho menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk mencari keadilan.
Ia juga menyoroti pengamanan yang terjadi di lokasi saat kejadian berlangsung.
Hoho memastikan akan mengupayakan perlindungan hukum dengan melapor ke berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat kepolisian tingkat pusat.
“Saya pejabat pemerintah yang sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Saya meminta keadilan kepada Camat, Bupati, hingga Propam Mabes Polri,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama setelah video kericuhan tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. (Tim Pitu)
