BOJONEGORO — Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdulloh Umar, S. Pd, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di rumahnya, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Sabtu (22/11/2025).
Reses tersebut menyasar konstituen Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Kanor, Baureno dan Kepohbaru.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh interaksi tersebut, Ketua Dewan Abdulloh Umar membeberkan sejumlah agenda strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah alokasi anggaran Rp757 miliar untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau lebih dikenal dengan Bantuan Keuangan Desa (BKD).
“Pemkab hanya bisa membantu pembangunan desa melalui mekanisme BKD, karena aset jalan lingkungan, TPT, hingga JUT itu statusnya aset desa. Maka desa yang membangun, pemerintah hanya memberikan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun ini sudah mulai terlihat pembangunan desa berjalan masif di berbagai wilayah, seiring bergulirnya BKD untuk seluruh desa di Bojonegoro.
Namun ia mengingatkan, satu desa hanya boleh mendapatkan satu jenis pembangunan dalam satu tahun anggaran sesuai regulasi Perbup yang berlaku.
Abdulloh Umar juga menyoroti isu publik mengenai dana daerah yang dianggap “mengendap”.
Dirinya menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut bukan mangkrak, melainkan dialokasikan untuk kebijakan Dana Abadi, yang akan menggunakan hasil investasi untuk pendidikan lintas generasi, mulai pondok pesantren hingga pendidikan umum.
“Perdanya sudah disahkan DPRD, tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Jadi dana yang dianggap ngendok itu sebenarnya disiapkan untuk masa depan anak cucu Bojonegoro,” tegasnya.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang besar kisaran Rp1,6 triliun per tahun, biasanya cair di akhir tahun, sehingga penggunaannya baru dapat optimal pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam paparannya, Abdulloh Umar menyebut pembangunan infrastruktur Bojonegoro terus menunjukkan progres signifikan dan diproyeksikan tuntas bertahap hingga tahun 2026–2029. Total infrastruktur jalan yang ditargetkan mencapai 4.449 km.
Namun ia menegaskan, setelah infrastruktur mendekati selesai, tantangan terbesar Bojonegoro adalah angka kemiskinan yang masih tinggi meski APBD besar.
Karena itu pemerintah meluncurkan berbagai program berbasis pemberdayaan seperti, Gayatri, Kolega (Kolam Lele Keluarga), Domba Kesejahteraan serta Bantuan UMKM dan permodalan mandiri.
Program tersebut dirancang untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat. “Yang harus dilakukan sekarang bukan hanya membangun jalan, tapi memastikan masyarakat punya penghasilan tetap,” ungkapnya.
Selain infrastruktur dan program sosial, pemerintah juga fokus menginventarisasi pondok pesantren serta memperkuat bantuan peribadatan.
Dia juga menyoroti hadirnya 300 lebih KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengatur distribusi kebutuhan petani, agar lebih transparan dan terkendali.
Abdulloh Umar menutup dialog dengan meminta masyarakat terus menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun melalui pesan tertulis.
“Kalau sungkan bicara, tulis. Kalau sungkan menulis, kirim voice note. Yang penting aspirasinya sampai,” candanya.
Reses ini tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang penjelasan komprehensif terkait arah pembangunan Bojonegoro dari dana Migas, infrastruktur desa, hingga program pengentasan kemiskinan. (Yin)
