BOJONEGORO – Proyek pembangunan infrastruktur di beberapa lokasi diketahui menggunakan material U-Ditch yang tidak berkualitas. Banyak dari material tersebut yang retak dan tidak sesuai standar masih nekad dipasang dilokasi kegiatan, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan ketahanan struktur, Dinas terkait di minta tegas. Sabtu, 30/8/2025.
Seperti yang terlihat di proyek saluran drainase yang menggunakan material U- Ditch di Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, nampak tumpukan material U-Ditch yang di kirim sudah mengalami kerusakan atau retak dan proyek tersebut sudah berjalan kurang lebih 50%.
Menurut rancangan anggaran belanja, proyek saluran ini harus mengacu pada standar teknis dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan material yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut.
“Dinas terkait harus segera meninjau dan mengevaluasi terhadap proyek saluran drainase yang menggunakan pabrikasi U-ditch dan memastikan semua pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan SOP yang berlaku.
Walaupun proyek ini bersifat pekerjaan langsung (PL), bukan berarti pelaksanaannya bisa sembarangan,” ujar salah satu pengamat konstruksi setempat.
Kritik juga dilayangkan terkait transparansi proyek. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada papan nama proyek yang terpasang di lokasi, sehingga publik tidak dapat mengetahui detail pekerjaan, termasuk pelaksana proyek dan anggarannya.
Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) ini seharusnya menjadi contoh pelaksanaan yang berkualitas dan transparan. Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan banyak pertanyaan.
Tim media berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk Dinas PU SDA dan pelaksana proyek, untuk memperoleh klarifikasi terkait pelanggaran yang terjadi.
“Ok, segera kita eksekusi untuk di ganti mas” jawab salah satu Pegawai Dinas PU Sumber Daya Air kabupaten Bojonegoro saat dikonfirmasi awak media ini.
Masyarakat berharap pihak dinas dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran ini guna menjaga kualitas infrastruktur dan transparansi di Kabupaten Bojonegoro. ( Tim/red)
