BOJONEGORO – Rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Perhubungan (Dishub) yang digelar pada Kamis (11/9/2025) berlangsung cukup dinamis.
Sejumlah anggota dewan memberikan catatan tajam terkait kualitas layanan transportasi, khususnya armada bus sekolah gratis yang saat ini sudah berjalan.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan berarti apabila angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi.
“Percuma pertumbuhan ekonomi kita bagus, kalau di sisi lain angka kecelakaan dan kesehatan masyarakat masih bermasalah. Harapan kami, kendaraan-kendaraan yang disediakan pemerintah benar-benar aman, nyaman, dan profesional. Minimal bisa meminimalkan risiko kecelakaan,” tegas Syukur.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan parkir yang menurutnya sudah tidak lagi produktif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Syukur mendorong agar Pemkab Bojonegoro lebih kreatif mencari sumber PAD alternatif tanpa membebani masyarakat kecil.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Aan Syahbana, memaparkan sejumlah program strategis. Tahun 2026 mendatang, Dishub berencana menambah titik CCTV untuk memantau lalu lintas, sekaligus memperluas layanan transportasi gratis bagi pelajar.
Aan menjelaskan, saat ini Dishub sudah mengoperasikan 107 armada dengan tiga koridor jalur utama. Sistem pendaftaran bus sekolah juga mulai berbasis aplikasi, sehingga siswa yang ingin naik bus bisa mendaftar secara online. Data tersebut nantinya diolah untuk menentukan rute dan jadwal operasional.
“Bus sekolah gratis sudah berjalan sejak tahun ajaran baru 2025. Modelnya berbasis aplikasi, siswa mendaftar dengan username yang kami sediakan. Harapannya, pelayanan jadi lebih efisien dan tepat sasaran,” terang Aan.
Namun demikian, Amin Thohari, Sekretaris Komisi D, mengkritisi kualitas armada yang dinilai masih jauh dari layak. Ia mencontohkan, banyak pelajar yang enggan naik bus sekolah karena kondisi kendaraan yang dianggap jelek.
“Di desa saya ada siswa yang tidak mau naik bus sekolah karena mobilnya jelek. Akhirnya orang tuanya terpaksa mengantar dengan motor. Kalau begini, program bagus ini tidak bisa maksimal. Malah berisiko karena anak-anak tetap naik motor ke sekolah,” ungkap Amin.
Ia menekankan, program bus sekolah hanya akan berhasil jika armada yang digunakan benar-benar dalam kondisi baik.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertegas larangan siswa SMP membawa sepeda motor ke sekolah, sehingga mereka terdorong untuk memanfaatkan layanan transportasi gratis.
Sementara itu, Ketua Komisi D, Imam Sholikin, yang memimpin rapat menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh program Dishub, namun dengan catatan agar realisasinya di lapangan benar-benar maksimal.
“Kami hanya ingin program ini berjalan lebih baik, lebih tepat sasaran, dan yang paling penting mampu menjawab persoalan keselamatan pelajar. Jangan sampai kebijakan bagus ini dimanfaatkan oleh oknum atau malah tidak dirasakan masyarakat,” tegas Imam.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPRD berharap Dishub Bojonegoro bisa memperbaiki manajemen layanan transportasi publik, memperbarui armada bus sekolah, serta memperluas sosialisasi agar masyarakat benar-benar mengetahui dan memanfaatkan program tersebut. (yin)
