BOJONEGORO – Kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif.
Terbaru, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro melonjak 4,36 poin, dari 74,02 pada 2024 menjadi 78,38 di 2025, dengan predikat BB.
Capaian ini menegaskan meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja yang semakin berorientasi pada hasil nyata (outcome).
Peningkatan tersebut merupakan hasil dari evaluasi komprehensif yang mencakup SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), Indeks Pelayanan Publik (IPP), hingga Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dyah Enggarini Mukti, menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan semakin kuatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Penguatan ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan semakin akuntabel, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan kenaikan nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Bojonegoro juga mengalami peningkatan signifikan.
Nilainya naik 1,57 poin, dari 82,84 (2024) menjadi 85,79 (2025). Hal ini menegaskan keberhasilan Pemkab Bojonegoro dalam mendorong reformasi birokrasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh publik.
Perbaikan tersebut terlihat pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta tumbuhnya budaya kerja aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.
Prestasi lainnya datang dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025. Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat A (Pelayanan Prima) dengan nilai 4,68, sekaligus menempatkan Bojonegoro di peringkat ke-2 dari 29 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Tak hanya itu, setelah dua tahun vakum, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kembali diraih.
Pada 2025, RSUD Padangan sukses memperoleh predikat Zona Integritas WBK dari Kementerian PANRB.
Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro kini memiliki empat perangkat daerah berpredikat WBK, yakni Dinas Perhubungan, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP, dan RSUD Padangan.
Capaian membanggakan lainnya adalah keberhasilan Kabupaten Bojonegoro meraih kualitas tertinggi nasional dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik (PMPP) oleh Ombudsman RI.
Penilaian ini semakin mengukuhkan komitmen daerah dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Seluruh capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan komitmen kuat seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah dalam menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Ke depan, capaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan kinerja, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Bojonegoro. (yin)
