BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Mitroain, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar, Sabtu 7 Februari 2026.
Dalam forum yang dihadiri camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta kader desa se-Kecamatan Kedungadem tersebut, Hj. Mitroain menegaskan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Kawasan perkotaan ini tidak hanya butuh pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusianya. SDM yang kuat akan menentukan kemajuan wilayah ke depan,” tegas Mitroain.
Ia menyoroti Kecamatan Kedungadem yang kini mulai diarahkan menjadi bagian dari kawasan perkotaan Bojonegoro.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut harus dipikirkan sejak sekarang agar dalam 20 tahun ke depan benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Meski tidak berdomisili di Kedungadem, Hj. Mitroain menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat Dapil IV untuk selalu hadir dan membantu masyarakat.
Dia menyebut, pengabdian kepada warga sudah menjadi prinsip hidupnya sejak menjadi kepala desa hingga kini dipercaya sebagai pimpinan DPRD Bojonegoro periode 2024–2029.
“Saya ini pernah jadi kepala desa. Tidak mungkin seorang pemimpin tidak ingin mensejahterakan rakyatnya. Insyaallah, saya siap membantu masyarakat Kedungadem, baik urusan sosial maupun akses layanan kesehatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mitroain juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni budgeting (penganggaran), controlling (pengawasan), dan legislasi (pembentukan peraturan daerah).
Dirinya menyebut, DPRD bersama eksekutif memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“DPRD itu ibarat menyiapkan bahan masakan, yang memasak itu pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroain menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan desa-desa di Kedungadem, meski tetap harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga meminta para kepala desa aktif menyampaikan usulan agar bisa diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Tidak semua usulan bisa langsung terakomodir, tapi Insyaallah kami di Badan Anggaran DPRD Bojonegoro siap memperjuangkan aspirasi panjenengan semua,” katanya.
Dia juga menyinggung adanya perbedaan kebijakan anggaran antara tahun 2025 dan 2026, termasuk penyesuaian anggaran BKD.
Atas kondisi tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada para kepala desa apabila masih ada program yang belum sesuai harapan.
Secara sosial, Mitroain menegaskan bahwa tugas terpenting wakil rakyat adalah mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
Dirinya membuka ruang dialog seluas-luasnya dan mempersilakan masyarakat menyampaikan keluhan maupun gagasan pembangunan.
“Kalau rakyat menelepon, Insyaallah saya jawab. Itu saya tanamkan sejak awal mengabdi. Wakil rakyat wajib hadir dan mendengar,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Hj. Mitroain mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat, untuk berkolaborasi membangun Kedungadem agar benar-benar siap menjadi kawasan perkotaan yang maju dan menyejahterakan. (yin)
