LAMONGAN — Kegiatan study lensi yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sukodadi pada 5 Mei 2025 memicu keresahan besar di kalangan wali siswa. Alih-alih menjadi ajang edukatif,
Kegiatan ini justru menyisakan pertanyaan besar soal transparansi, etika, dan dugaan praktik bisnis terselubung dalam dunia pendidikan.
Sejumlah wali siswa mengaku kecewa karena kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa musyawarah terbuka. Mereka menilai keputusan pemberangkatan siswa ke Bali dilakukan secara sepihak,
tanpa melibatkan suara orang tua atau komite sekolah. Lebih ironis lagi, tak ada kejelasan penggunaan dana yang telah dikumpulkan dari para orang tua.
“Ini bukan soal jalan-jalan atau tidak. Ini soal kepercayaan. Sekolah tidak boleh menjadikan kegiatan pendidikan sebagai ladang bisnis,” ujar salah satu wali siswa yang enggan disebutkan namanya, Rabu (18/6/2025).
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah tampak bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi, apalagi bentuk pertanggungjawaban publik.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pun belum menunjukkan langkah nyata dalam merespons kegelisahan para wali siswa.
Kekecewaan yang terus memuncak membuat sejumlah wali siswa mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke tingkat pemerintahan pusat, agar praktik-praktik tidak sehat dalam pendidikan segera dibenahi.
“Jika tidak ada tindakan dari Dinas maupun Bupati, kami akan ajukan laporan resmi ke Kemendikbud dan Ombudsman. Ini bukan ancaman, ini hak kami sebagai warga negara,” tegas salah satu perwakilan wali siswa.
Kasus ini menjadi cermin buram bagi dunia pendidikan di daerah. Ketika sekolah mulai menjauh dari nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan dialog, maka yang menjadi korban bukan hanya siswa tapi masa depan pendidikan itu sendiri.(Ded)
