KALIMATAN BARAT – Ketenteraman yang seharusnya menyelimuti kawasan tambang justru runtuh oleh amarah dan kekerasan. Sebuah peristiwa mencengangkan mengguncang wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (15/12/2025)
ketika sekelompok Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China diduga melakukan perlawanan brutal terhadap aparat negara.
Insiden ini bukan sekadar keributan biasa, melainkan potret buram tentang lemahnya kepatuhan hukum dan ancaman serius terhadap kedaulatan.
Peristiwa bermula dari aktivitas mencurigakan berupa penerbangan drone ilegal di area tambang emas yang dikelola PT Sultan Rafli Mandiri.
Drone tersebut diduga diterbangkan tanpa izin dan melanggar ketentuan keamanan wilayah.
Ketika aparat TNI datang untuk melakukan pengecekan dan penertiban, situasi yang semula terkendali mendadak berubah menjadi medan konflik.
Alih-alih kooperatif, sejumlah TKA justru menunjukkan sikap arogan dan agresif. Dengan emosi meluap, mereka diduga membawa senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum.
Bentrokan pun tak terelakkan. Aparat TNI yang tengah menjalankan tugas negara diserang secara membabi buta.
Beberapa personel mengalami pemukulan, sementara kendaraan dinas dirusak, seakan hukum dan simbol negara tak lagi berarti di mata para pelaku.
Aksi ini memantik kemarahan publik. Bagaimana mungkin warga negara asing, yang seharusnya tunduk dan patuh pada hukum Indonesia, justru bertindak liar dan menantang aparat bersenjata negara.
Insiden tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi wibawa pemerintah serta bukti rapuhnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing.
Lebih ironis lagi, muncul dugaan bahwa sebagian TKA di lokasi tersebut bekerja tanpa kelengkapan izin yang sah atau menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.
Fakta ini menambah panjang daftar persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan imigrasi hingga ketidakseriusan perusahaan dalam mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
Di tengah hiruk-pikuk investasi dan janji pertumbuhan ekonomi, peristiwa ini seolah menjadi alarm keras.
Investasi yang dibangun di atas pengabaian hukum dan keselamatan justru berpotensi melahirkan konflik, kekerasan, dan penghinaan terhadap aparat negara. Kedaulatan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat.
Masyarakat setempat dan berbagai elemen sipil mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas.
Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan brutal, apalagi jika dilakukan oleh warga negara asing yang jelas-jelas melanggar hukum.
Negara dituntut hadir, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengayom dan penegak keadilan.
Insiden di Ketapang ini meninggalkan luka dan pertanyaan besar: sampai kapan hukum diinjak-injak di tanah sendiri.
Jika kekerasan terhadap aparat dibiarkan tanpa penindakan tegas, maka yang runtuh bukan hanya keamanan, tetapi juga harga diri bangsa.(Ded)
TKA Cina Mengamuk, TNI Diserang Wibawa Negara Dihantam
