BOJONEGORO – Penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.
Dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Bojonegoro dituntut lebih selektif dalam memilih program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat menghadiri kegiatan Pasar Murah Setelah Sholat Isya (PASS ISYA) di Masjid Al-A’la, Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Senin (2/11/2026).
Di hadapan warga, tokoh masyarakat dan kepala desa yang hadir, Nurul membeberkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, APBD Bojonegoro yang sebelumnya berada di kisaran Rp8,2 triliun, pada 2026 ini hanya sekitar Rp6 triliun.
Bahkan, pada 2027 mendatang, anggaran daerah diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp5 triliun.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp3,2 triliun dibandingkan kondisi anggaran tiga tahun sebelumnya.
Menurut Nurul, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Tidak semua program dapat dijalankan dengan skala yang sama seperti ketika kemampuan anggaran masih besar.
“Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah memanajemen anggaran dengan baik. Program-program yang dijalankan harus dipilih berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas,” jelasnya.
Nurul juga memahami apabila masyarakat memiliki pandangan bahwa pembangunan saat ini tidak sebanyak periode sebelumnya.
Namun, ia meminta masyarakat melihat kondisi tersebut secara menyeluruh, terutama dari sisi kemampuan keuangan daerah.
Dirinya menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah daerah berhenti membangun.
Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap alokasi belanja benar-benar diarahkan pada sektor yang memiliki dampak penting bagi kehidupan masyarakat.
Dalam penjelasannya, Nurul menyebut sektor kesehatan dan pertanian menjadi dua bidang yang mendapatkan perhatian utama.
Selain itu, pembangunan melalui pemerintah desa juga tetap menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di tingkat bawah melalui program bantuan keuangan desa.
“Kami harus menentukan mana yang menjadi prioritas. Salah satunya bidang kesehatan dan pertanian, kemudian pembangunan melalui desa juga tetap diperhatikan,” ungkapnya.
Di hadapan warga, Nurul bahkan meminta tanggapan masyarakat mengenai kebijakan menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan dinilai penting meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal.
Kegiatan PASS ISYA di Desa Guyangan tersebut tidak hanya menjadi sarana masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Momentum itu sekaligus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi pembangunan, menyerap aspirasi, serta membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Melalui dialog seperti ini, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat dapat memahami tantangan pengelolaan anggaran daerah sekaligus mengetahui arah kebijakan pembangunan yang sedang diprioritaskan.
Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, ketepatan menentukan program menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. (yin)
