BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan strategi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup hingga tiga dekade mendatang.
Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dilakukan sebagai pedoman pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan alam.
Langkah penting tersebut ditandai dengan pelaksanaan Konsultasi Publik I penyusunan RPPLH Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Dokumen RPPLH ini diproyeksikan menjadi arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan.
Penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi ekologis, potensi, serta tantangan yang dihadapi Bojonegoro.
Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro, Sahid, mengatakan RPPLH memiliki posisi strategis sebagai fondasi dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah.
Melalui konsultasi publik tersebut, pemerintah berharap dapat menghimpun berbagai masukan, kritik, dan saran untuk menyempurnakan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan harus menempatkan kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama.
Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan, tetapi harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
Prinsip tersebut dinilai penting agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa menimbulkan kerusakan ekologis yang berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup,” tegasnya.
Penyusunan RPPLH untuk jangka waktu 30 tahun bukan tanpa alasan.
Bojonegoro memiliki karakteristik wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar sekaligus menghadapi sejumlah persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan serius.
Sektor minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bahan galian, pertanian, hingga kawasan hutan jati menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut juga harus diimbangi dengan perlindungan ekosistem agar tidak menimbulkan tekanan lingkungan yang semakin besar.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya defisit air, tingginya kerawanan banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi kawasan hutan jati, serta meningkatnya tekanan akibat volume sampah dan limbah.
Jika tidak dikelola melalui perencanaan yang terukur, berbagai tekanan tersebut dikhawatirkan dapat melampaui kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan.
Karena itu, RPPLH diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian sekaligus pedoman dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut menggunakan pendekatan komprehensif.
Beberapa aspek utama yang menjadi landasan meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Ema, perlindungan lingkungan membutuhkan perencanaan terpadu yang mampu menghubungkan berbagai sektor pembangunan.
Penanganan persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara terpisah karena setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam memiliki keterkaitan dengan kondisi ekosistem lainnya.
“Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” jelas Ema.
Dia menambahkan, penyusunan RPPLH merupakan bentuk komitmen untuk memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga, baik bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Dari sisi regulasi, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025.
Dalam ketentuan yang dijelaskan, RPPLH tingkat kabupaten/kota harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni Juni 2028.
Dengan adanya dokumen perencanaan lingkungan untuk periode 30 tahun, Pemkab Bojonegoro diharapkan memiliki pedoman yang kuat dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi, industri, pertanian, hingga penataan ruang.
“Melalui dokumen perencanaan berdurasi 30 tahun ini, Pemkab Bojonegoro optimistis arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang ke depan dapat berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem daerah,” pungkasnya.
Penyusunan RPPLH ini menjadi langkah penting bagi Bojonegoro dalam menentukan masa depan pembangunan daerah.
Tantangannya bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam tetap terjaga dan lingkungan mampu menopang kehidupan masyarakat hingga generasi mendatang. (yin)
