Daerah

Pemkab Bojonegoro Borong 3 Penghargaan Ekonomi Jatim, Wabup Nurul Terima dari Gubernur Khofifah

×

Pemkab Bojonegoro Borong 3 Penghargaan Ekonomi Jatim, Wabup Nurul Terima dari Gubernur Khofifah

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Kali ini, Pemkab Bojonegoro berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus di bidang ekonomi, mulai dari digitalisasi transaksi pemerintahan, sinergi pajak daerah, hingga dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Rabu (18/11/2026), dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Surabaya.

Tiga penghargaan yang diraih Bojonegoro menjadi bukti kinerja pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola ekonomi, meningkatkan digitalisasi transaksi, serta mendukung stabilitas perekonomian daerah.

Penghargaan pertama diberikan atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026. Bojonegoro berhasil mencatat nilai tertinggi sebesar 99,5 persen.

Selanjutnya, Bojonegoro juga meraih Penghargaan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik III dari Gubernur Jawa Timur.

Penghargaan ketiga diberikan melalui kategori TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas, sebagai apresiasi atas kontribusi daerah dalam mendukung kelancaran pergerakan masyarakat.

Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan, khususnya transaksi keuangan daerah.

Digitalisasi dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, sinergi pengelolaan pajak juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan.

Keberhasilan meraih tiga penghargaan sekaligus menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam forum HLM yang mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Pondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, terutama dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya periode Nataru.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, tetapi juga harus menjaga harga agar tetap terjangkau masyarakat.

“Selain memastikan ketersediaan stok dan distribusi, pemerintah daerah harus memberi atensi pada keterjangkauan harga melalui pasar murah hingga koordinasi intensif seluruh instansi vertikal yang terkait,” ujarnya.

Khofifah juga menekankan pentingnya pemanfaatan ekosistem digital untuk memantau perkembangan harga secara real time.

Informasi publik yang akurat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga distribusi komoditas pangan antar wilayah tetap merata.

Bagi Bojonegoro, tiga penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pengakuan atas capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan ekonomi daerah.

Penguatan digitalisasi transaksi, optimalisasi sinergi pajak daerah, serta dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemkab Bojonegoro juga diharapkan terus menjaga sinergi dengan pemerintah provinsi, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang periode peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir tahun.

Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen Bojonegoro dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (yin)