BOJONEGORO – Polemik pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menemui titik akhir.
Masyarakat Desa Bayemgede mengaku gelisah karena proses pemberhentian Topan Abdullah masih menunggu rekomendasi dari Bupati Bojonegoro.
Warga berharap pemerintah kabupaten segera mengambil keputusan agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut tidak semakin berlarut-larut dan menghambat aktivitas pemerintahan desa.
Desakan pemberhentian Sekdes Bayemgede sebelumnya muncul melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Dalam forum tersebut, masyarakat disebut telah sepakat meminta agar Topan Abdullah diberhentikan secara tidak hormat karena dinilai telah melanggar norma etika dan kepantasan sebagai perangkat desa.
Sejumlah persoalan menjadi dasar tuntutan warga, mulai dari dugaan sikap arogan selama menjalankan tugas, kedisiplinan kerja yang dipersoalkan, hingga tidak berdomisili di Desa Bayemgede.
Puncak kekecewaan masyarakat disebut terjadi saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan karnaval desa.
Dalam peristiwa tersebut, Sekdes Bayemgede dituding melakukan pemalakan, berada dalam kondisi mengonsumsi minuman keras, serta berteriak-teriak hingga memicu keributan dengan pengunjung.
Selain itu, warga juga menyoroti persoalan perilaku pribadi yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang aparatur desa, termasuk dugaan pernikahan siri.
Atas berbagai persoalan tersebut, Kepala Desa Bayemgede disebut telah menjatuhkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 kepada yang bersangkutan.
Proses penanganan kasus ini juga telah melalui sejumlah tahapan.
Rekomendasi dari pihak kecamatan disebut telah diterbitkan, sementara Inspektorat Kabupaten Bojonegoro juga telah melakukan investigasi dan mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyetujui pemberhentian Sekdes Topan Abdullah secara tidak hormat karena dinilai melanggar norma dan kode etik perangkat desa.
Saat ini, proses pemberhentian tersebut tinggal menunggu persetujuan atau rekomendasi dari Bupati Bojonegoro.
Ketua BPD Bayemgede, Andiq, mengatakan tahapan yang ditempuh untuk mengusulkan pemberhentian Sekdes telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pihak desa dan masyarakat telah melalui berbagai tahapan agar keputusan pemberhentian nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Proses yang kami tempuh sudah berjalan. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati Bojonegoro agar pemberhentian ini tidak ada cacat hukum di kemudian hari. Jalur yang benar sudah kami tempuh sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya, Jum’at (20/11/2026).
Andiq menambahkan, dukungan masyarakat terhadap pemberhentian Sekdes Bayemgede juga semakin kuat.
Warga bahkan telah melakukan penandatanganan massal sebagai bentuk aspirasi agar proses tersebut segera diselesaikan.
Dia berharap pemerintah kabupaten dapat segera memberikan keputusan sehingga pemerintahan desa kembali berjalan normal dan agenda-agenda yang telah direncanakan dapat dilaksanakan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa (TKD).
Warga disebut belum bersedia agenda tersebut dilaksanakan sebelum persoalan pemberhentian Sekdes Bayemgede benar-benar tuntas.
Sementara itu, SPR, salah seorang warga Bayemgede, berharap Bupati Bojonegoro segera memberikan keputusan atas proses pemberhentian Sekdes yang telah berjalan tersebut.
Dirinya menilai persoalan ini tidak boleh terus menggantung karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
SPR juga menyayangkan perilaku yang dituding dilakukan oleh Sekdes Bayemgede karena dinilai tidak mencerminkan sikap dan tanggung jawab seorang aparatur pemerintahan desa.
Menurutnya, masyarakat menginginkan perangkat desa yang mampu menjaga etika, memberikan contoh baik, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Warga berharap proses ini segera berakhir dan Bupati segera memberikan SK pemberhentian. Perilaku pejabat seperti itu tidak mencerminkan perangkat desa yang baik. Kami merasa malu dengan apa yang terjadi,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat Bayemgede dapat didengar oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.
Masyarakat kini menantikan keputusan Bupati Bojonegoro terkait rekomendasi pemberhentian Sekdes Bayemgede.
Warga berharap penyelesaian yang sesuai aturan dapat segera dilakukan demi menjaga kondusivitas desa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. (yin)






