BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program nasional penguatan ekonomi desa melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mendampingi Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, meninjau langsung kesiapan operasional KDKMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa (12/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengecekan kesiapan peluncuran serentak 1.061 KDKMP di seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei mendatang.
Sebelum tiba di Bojonegoro, rombongan lebih dahulu melakukan peninjauan di Kabupaten Nganjuk.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa, Pangdam V/Brawijaya, Irjen TNI, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, hingga sejumlah kepala daerah dan jajaran TNI dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dalam peninjauan itu, Wakil Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro yang dinilai sangat cepat dan signifikan.
Berdasarkan paparan Kodim 0813 Bojonegoro, pembangunan KDKMP telah mencapai 396 titik dari total target 430 desa atau sekitar 92,9 persen.
Bahkan, sebanyak 160 titik di antaranya telah selesai sepenuhnya dan siap digunakan.
Pada tahap launching perdana nanti, sebanyak 85 gerai koperasi di 22 kecamatan akan mulai dioperasikan.
Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta tingkat kerawanan bencana yang rendah.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dedy Dwi Wijayanto, menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar tempat jual beli, tetapi akan menjadi pusat penggerak ekonomi desa.
Menurutnya, KDKMP akan menggandeng UMKM lokal untuk memasok berbagai produk unggulan desa.
Selain itu, BUMD pangan juga akan terintegrasi dalam sistem distribusi komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai.
“KDKMP akan berkomitmen menyerap hasil pertanian masyarakat dengan harga yang kompetitif sehingga petani memiliki kepastian pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Jenderal Tandyo menekankan pentingnya kesiapan operasional agar tidak terjadi kendala teknis maupun distribusi saat peluncuran nasional nanti.
Ia memastikan TNI siap membantu jika muncul hambatan distribusi dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk koordinasi dengan Bulog dan berbagai pihak terkait.
“Orientasi utama kami memastikan operasional berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa selama tiga tahun pertama, pengelolaan KDKMP akan menggunakan sistem manajemen komando guna menjaga stabilitas bisnis sebelum nantinya dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa.
Setiap unit koperasi nantinya akan dikelola oleh 18 personel yang terdiri dari satu manajer, empat tenaga ahli pangan, dan 13 tenaga lokal desa yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
KDKMP juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, rumah bagi produk UMKM desa, hingga penghubung ekonomi desa dengan pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce.
Bupati Setyo Wahono menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung keberhasilan program tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk memasarkan produk unggulan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menyebut pembangunan gerai koperasi merupakan bagian dari percepatan pembangunan nasional yang telah mendapatkan dukungan regulasi dan anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan fisik agar operasional koperasi dapat berjalan maksimal.
Sedangkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan KDKMP akan diarahkan menjadi off-taker berbagai produk unggulan desa.
Setiap daerah juga diminta memetakan potensi lokal agar koperasi mampu menyerap hasil produksi masyarakat secara optimal.
Selain itu, koperasi nantinya akan didorong menggunakan sistem digital dan layanan berbasis aplikasi guna memperluas pemasaran serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
Pemerintah juga memastikan tenaga kerja pengelola koperasi diprioritaskan berasal dari desa setempat agar mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pemerataan ekonomi di pedesaan.
Melalui percepatan operasional KDKMP, pemerintah berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (Pro/yin)
