YOGYAKARTA — Aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Yogyakarta berakhir ricuh.
Kericuhan pecah di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026), setelah situasi di lokasi aksi memanas hingga malam hari.
Situasi yang semula diwarnai penyampaian aspirasi dan dialog antara mahasiswa dengan perwakilan DPRD itu akhirnya berujung pada pembubaran massa.
Polisi turut mengamankan sejumlah orang ketika kondisi di lapangan dinilai mulai tidak terkendali.
Insiden tersebut juga memunculkan laporan mengenai demonstran yang mengalami luka serta dugaan kekerasan dalam penanganan aksi.
Persoalan ini menjadi sorotan di tengah tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan selama dua tahun terakhir.
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol. Ihsan mengatakan petugas mengamankan sejumlah orang saat situasi demonstrasi mulai tidak terkendali.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang berada di lokasi.
“Tujuannya untuk melindungi,” ujar Ihsan saat menjelaskan alasan pengamanan peserta aksi dan orang lain di sekitar lokasi.
Pihak kepolisian, lanjutnya, masih mendalami gesekan yang terjadi selama demonstrasi.
Petugas juga melakukan pendataan terhadap orang-orang yang dilaporkan mengalami luka akibat kericuhan tersebut.
Berdasarkan keterangan kepolisian, sejumlah orang mengalami luka ringan dan telah memperoleh penanganan medis.
Korban yang mendapat perawatan disebut termasuk anggota kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi.
Sementara itu, laporan tim medis independen menyebut sedikitnya enam demonstran mengalami luka hingga pukul 18.00 WIB.
Salah satu korban dilaporkan dibawa ke Rumah Sakit Bethesda untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Selain persoalan korban luka, muncul pula pengakuan sejumlah peserta aksi mengenai dugaan kekerasan fisik dan pelecehan saat situasi memanas.
Namun, laporan tersebut belum seluruhnya memperoleh penjelasan terperinci dari kepolisian sehingga masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol. Ari Setyawan Wibowo mempersilakan demonstran yang merasa menjadi korban kekerasan untuk menyampaikan laporan resmi kepada kepolisian.
“Jika terjadi kekerasan yang dialami demonstran, kami mempersilakan dan terbuka menerima laporan,” kata Ari.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi peserta aksi untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka alami.
Meski demikian, kebenaran setiap laporan tetap perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum kericuhan pecah, mahasiswa sempat melakukan dialog dengan perwakilan DPRD DIY.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai tuntutan sekaligus meminta wakil rakyat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Ketua Komisi D DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan perwakilan dari sejumlah fraksi hadir dalam pertemuan tersebut.
Pihak DPRD, menurutnya, bersedia mencatat tuntutan mahasiswa untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Mereka menyampaikan tuntutan. Kita sudah catat dan akan kita sampaikan ke pusat,” ujar Andriana.
Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang mampu meredakan seluruh persoalan.
Aksi kemudian berlanjut dalam suasana yang semakin tegang hingga berujung kericuhan pada malam hari.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi tidak berhenti pada persoalan diterima atau dicatat oleh wakil rakyat.
Mahasiswa juga membawa kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai perlu dievaluasi secara serius.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu kritik disampaikan seorang orator dari Universitas Islam Indonesia (UII) mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut dipersoalkan karena dinilai menyerap anggaran pendidikan yang menurut mahasiswa seharusnya juga digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan tinggi.
“Yang pertama, program MBG itu hanya menyerap anggaran pendidikan,” ucap orator tersebut saat menyampaikan kritik di tengah demonstrasi.
Selain program MBG, mahasiswa turut membawa sejumlah tuntutan lain, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, perbaikan kebijakan ekonomi, hingga penghentian pembatasan kebebasan berpendapat.
Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya layanan publik yang dinilai membebani masyarakat.
Beragam tuntutan tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan berjalan.
Mereka menghendaki agar persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kebebasan sipil mendapat perhatian lebih serius.
Kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY kini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dituntaskan, terutama terkait pihak-pihak yang diamankan, jumlah korban luka, serta laporan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi.
Kepolisian menyatakan masih mendalami kejadian dan melakukan pendataan.
Di sisi lain, peserta demonstrasi yang merasa mengalami kekerasan dipersilakan menyampaikan laporan agar peristiwa tersebut dapat diperiksa lebih lanjut.
Penelusuran yang transparan diperlukan untuk memastikan duduk perkara kericuhan, termasuk menilai tindakan semua pihak yang terlibat berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi.
Hingga informasi terakhir yang tersedia, belum seluruh laporan mengenai dugaan kekerasan memperoleh penjelasan terperinci.
Perkembangan penanganan kasus tersebut pun masih menjadi perhatian setelah demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi pemerintahan berakhir ricuh di Yogyakarta. (dtw)
