BOJONEGORO — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Erix Maulana Heri Kiswanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro yang mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Raperda P-APBD 2026 pada Rabu (26/8/2026).
Erix mengapresiasi sinergi dan komunikasi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, kerja sama yang solid merupakan pondasi utama melahirkan kebijakan anggaran yang benar-benar memihak kepentingan masyarakat Bojonegoro.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP mengingatkan agar penyusunan P-APBD 2026 tetap berpijak pada koridor hukum, kemampuan pendapatan daerah, serta prinsip transparansi dan efisiensi.
Pengalokasian anggaran dituntut memperhatikan kepatuhan, rasa keadilan, serta memberikan kebermanfaatan nyata bagi seluruh lapisan warga Bojonegoro.
Fraksi PDIP juga menekankan bahwa struktur belanja yang tertuang dalam Raperda P-APBD 2026 harus mampu merefleksikan aspirasi riil masyarakat dari bawah baik yang diserap melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses para anggota dewan.
Poin krusial lain yang ditegaskan fraksi berlogo banteng ini adalah komitmen eksekutif terhadap hasil kompilasi dan kesepakatan P-KUA PPAS yang telah disusun bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“P-APBD 2026 merupakan hasil sinkronisasi program. Kami merekomendasikan agar eksekutif berkomitmen penuh terhadap kesepakatan yang sudah tertuang dalam laporan Banggar. Ini adalah bentuk kesepakatan bersama,” ujar Erix.
PDIP menegaskan bahwa penetapan proyeksi pendapatan daerah setiap tahunnya wajib didasarkan pada asumsi makro dan mikro yang terukur.
Dengan begitu, arah perubahan di sektor belanja dapat membawa dampak positif bagi kinerja APBD secara keseluruhan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Fraksi PDIP optimistis Bojonegoro mampu mencetak dinamika pembangunan yang lebih kuat melalui penyelarasan antara prioritas daerah dan rencana pembangunan nasional.
PDIP kembali mengingatkan bahwa indikator utama keberhasilan pembangunan adalah peningkatan taraf hidup warga Bojonegoro.
Karena itu, orientasi pemanfaatan anggaran tidak boleh melenceng dari pemenuhan kebutuhan dasar publik.
“Setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam P-APBD 2026 haruslah berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Erix.
Fraksi PDIP menyatakan siap melanjutkan Raperda P-APBD 2026 ke tingkat pembahasan berikutnya guna menguliti secara detail setiap alokasi program kerja yang diajukan eksekutif. (Yin)
