BOJONEGORO – Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro didorong semakin profesional dalam mengelola bisnis agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Tak hanya meningkatkan kualitas produk, pelaku usaha juga perlu memperkuat pengelolaan keuangan, memanfaatkan teknologi digital, serta memahami akses pembiayaan yang aman.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) yang berlangsung di Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menegaskan bahwa pengembangan UMKM dan IKM membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi langkah membangun ekosistem usaha yang sehat, modern, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Dia optimistis pelaku UMKM dan IKM Bojonegoro memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mendapatkan pendampingan, akses pembiayaan, serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Bojonegoro siap menuju UMKM dan IKM naik kelas. Karena itu, kita perlu membangun komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan pelaku usaha,” ujarnya.
Cantika juga menjelaskan pentingnya pemetaan pelaku UMKM berdasarkan kategori tier A, B, dan C.
Pengelompokan tersebut bukan untuk membedakan hak maupun perlakuan terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai strategi untuk mengetahui tingkat kapasitas dan kebutuhan pengembangan masing-masing.
Dengan pemetaan tersebut, pola pembinaan dapat dilakukan lebih terarah dan bertahap.
Pelaku usaha yang masih membutuhkan penguatan dasar bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya, sementara usaha yang sudah berkembang dapat didorong memperluas pasar dan meningkatkan skala bisnis.
Dalam membangun ekosistem tersebut, Dekranasda mengambil peran sebagai penggerak pengembangan IKM dan UMKM.
OJK menjadi mitra dalam memberikan edukasi sekaligus pengawasan sektor jasa keuangan, sedangkan kalangan akademisi diharapkan berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan dan pendampingan usaha.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas, memperbaiki tata kelola bisnis, hingga memperluas akses pasar dan pembiayaan.
Cantika menilai penguatan UMKM dan IKM bukan hanya berkaitan dengan kemajuan dunia usaha.
Sektor ini juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Semakin banyak usaha masyarakat yang berkembang, semakin terbuka pula peluang peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu upaya mendukung pengurangan angka kemiskinan di Bojonegoro.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Sukaemi, mengingatkan bahwa salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan.
Menurutnya, banyak keputusan bisnis yang tidak bisa dilakukan secara tepat apabila pelaku usaha tidak mengetahui kondisi keuangan sebenarnya.
“Karena itu, pencatatan pemasukan, pengeluaran, hingga keuntungan harus dilakukan secara rutin dan teratur,” ucapnya.
Dia secara khusus mengingatkan agar keuangan pribadi tidak dicampur dengan keuangan usaha.
Pemisahan tersebut penting untuk mengetahui perkembangan bisnis secara objektif sekaligus menghindari kesulitan dalam menghitung keuntungan.
“Pelaku usaha harus mengetahui berapa pemasukan, pengeluaran dan keuntungan yang diperoleh. Keuangan pribadi dan keuangan usaha juga harus dipisahkan agar kondisi usaha dapat diketahui dengan jelas,” pesannya.
Sukaemi menambahkan, pencatatan keuangan yang tertib bukan hanya membantu mengetahui untung dan rugi.
Data tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan harga jual produk, menghitung biaya operasional, menyusun perencanaan bisnis, hingga mengambil keputusan ketika ingin memperbesar usaha.
Dengan administrasi keuangan yang semakin baik, pelaku UMKM diharapkan lebih siap menghadapi persaingan sekaligus memiliki kredibilitas ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Hotel Eastern dan FAME.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mendukung peningkatan kapasitas serta pengembangan UMKM dan IKM di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Dekranasda, OJK, akademisi dan mitra usaha, Bojonegoro berharap semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu bertransformasi menjadi bisnis profesional, mandiri dan berdaya saing.
Target akhirnya bukan sekadar membuat UMKM bertahan, tetapi mendorong usaha masyarakat tumbuh lebih besar, membuka lapangan kerja, serta menjadi kekuatan baru penggerak ekonomi Kabupaten Bojonegoro. (yin)
