BOJONEGORO – Sejumlah persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat menjadi sorotan dalam aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) datang membawa lima tuntutan besar yang meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik.
Melalui gerakan bertajuk Panca Tuntutan Rakyat, massa menyuarakan sejumlah persoalan mulai dari ketimpangan ekonomi, diskriminasi gender, konflik agraria, kerusakan lingkungan, pendidikan, hingga supremasi sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi yang berlangsung di halaman Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Mulai dari mahasiswa, organisasi perempuan, serikat buruh, kelompok masyarakat sipil, hingga kalangan akademisi dan jurnalis.
Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya BEM Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Pemuda Sosialis (LPS), PMII Komisariat Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan aksi, Nico, menegaskan bahwa kehadiran AMBM merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, persoalan ekonomi, ketidakadilan sosial, lingkungan, pendidikan, dan kebebasan sipil saling berkaitan.
Karena itu, kebijakan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
“Kami di sini (halaman DPRD Bojonegoro, red) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Dalam aksi tersebut, terdapat lima isu utama yang menjadi dasar perjuangan AMBM.
Masing-masing membawa persoalan yang dinilai membutuhkan perubahan kebijakan dan tindakan nyata dari pemerintah.
1. Keadilan ekonomi dan kesejahteraan pekerja
Pada sektor ekonomi, AMBM mendesak adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan warga dengan kondisi ekonomi rentan.
Massa meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan pajak, peningkatan upah pekerja, serta penguatan subsidi bagi masyarakat.
Menurut mereka, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak
Tuntutan kedua menyoroti persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
AMBM mendesak penghentian segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan gender.
Mereka juga mendorong penyediaan pembalut gratis sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.
Isu tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
3. Reforma agraria dan perlindungan lingkungan
Persoalan agraria dan kelestarian lingkungan turut menjadi perhatian serius massa aksi.
AMBM meminta pemerintah menjalankan reforma agraria serta menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Selain itu, mereka mendesak penghentian aktivitas korporasi yang dianggap merugikan kelestarian alam.
Tuntutan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas usaha dan pembangunan agar tidak mengorbankan keselamatan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.
4. Pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
Di sektor pendidikan, AMBM mendorong terwujudnya akses pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Massa menilai pendidikan harus menjadi hak seluruh masyarakat.
Faktor ekonomi maupun ketimpangan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.
5. Supremasi sipil dan penegakan HAM
Tuntutan terakhir berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan penguatan supremasi sipil.
AMBM meminta penghentian praktik militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan aparat yang dinilai brutal.
Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik dan penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM.
Tuntutan ini menegaskan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta jaminan hak-hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Aspirasi yang disampaikan AMBM mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro’atin.
Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dibawa massa aksi perlu dicermati secara serius.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak cukup hanya diterima dan didengarkan, tetapi juga membutuhkan pendalaman agar persoalan yang disampaikan dapat dipahami secara utuh.
Mitro’atin secara khusus menyoroti persoalan dugaan kerusakan lingkungan dan kemungkinan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dirinya menyatakan DPRD akan menggali informasi dan mempelajari persoalan tersebut.
Apabila ditemukan permasalahan yang merugikan lingkungan maupun kepentingan masyarakat, DPRD Bojonegoro akan berupaya memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
Respon tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi AMBM.
Sebab, persoalan lingkungan membutuhkan penelusuran menyeluruh, mulai dari aktivitas yang dipersoalkan, dampak terhadap masyarakat, legalitas kegiatan, hingga pengawasan terhadap pihak-pihak terkait.
DPRD juga memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dapat digunakan untuk mengawal berbagai persoalan publik.
Melalui fungsi tersebut, DPRD dapat melakukan pendalaman, meminta keterangan organisasi perangkat daerah (OPD), serta berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
Lima tuntutan yang dibawa AMBM menunjukkan bahwa persoalan masyarakat tidak hanya berkutat pada satu sektor.
Keadilan ekonomi, perlindungan perempuan, reforma agraria, lingkungan, pendidikan, hingga HAM membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas lembaga.
Karena itu, penerimaan aspirasi oleh DPRD diharapkan menjadi langkah awal menuju pembahasan yang lebih konkret.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana setiap tuntutan akan ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut.
Aksi AMBM sekaligus menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Kabupaten Bojonegoro.
Penyampaian kritik dan aspirasi merupakan ruang partisipasi publik untuk mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kini, tantangan berikutnya berada pada proses tindak lanjut.
Komitmen DPRD untuk mendalami persoalan diharapkan diwujudkan melalui penelusuran fakta, pembahasan bersama instansi terkait, dan penyampaian perkembangan kepada masyarakat.
Dengan begitu, Panca Tuntutan Rakyat tidak sekadar menjadi suara demonstrasi di halaman gedung legislatif, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong kebijakan yang lebih adil, transparan dan berpihak kepada rakyat Bojonegoro. (yin)
