BOJONEGORO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bintang Nurani Rakyat (BNR) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum’at (13/11/2026).
Juru Bicara Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat, Moch. Choirul Anam, menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sebelum APBD 2027 mulai dilaksanakan.
Dalam penyampaiannya, Choirul Anam terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bojonegoro yang telah hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat serta seluruh peserta yang mengikuti agenda pengambilan keputusan terhadap APBD 2027.
Terkait sektor pendapatan daerah, Fraksi PAN BNR memberikan apresiasi atas estimasi peningkatan pendapatan yang direncanakan Pemkab Bojonegoro.
Meski demikian, fraksi ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya OPD penghasil, agar terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Menurut Fraksi PAN BNR, upaya peningkatan pendapatan perlu menjadi perhatian serius agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan mampu mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi PAN BNR menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD setelah APBD 2027 resmi ditetapkan.
Bupati Bojonegoro diharapkan segera menginstruksikan seluruh OPD untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan program.
Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Selain itu, Fraksi PAN BNR mendorong agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Dengan persiapan yang lebih matang, pelaksanaan program diharapkan berjalan tepat waktu, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu poin yang cukup mendapat perhatian dalam pendapat akhir Fraksi PAN BNR adalah kebutuhan penambahan anggaran untuk program Angkutan Pelajar Gratis.
Fraksi PAN BNR meminta Pemkab Bojonegoro mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk program tersebut.
Pasalnya, layanan transportasi gratis bagi pelajar dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua, sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi bagi para pelajar dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehari-hari.
Karena itu, Fraksi PAN BNR berharap usulan penambahan anggaran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan APBD 2027.
Pada aspek pembiayaan, Fraksi PAN BNR juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.
Fraksi ini meminta agar pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan lebih efektif dengan tingkat serapan anggaran yang maksimal.
Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat ditekan sekecil mungkin.
Menurut Fraksi PAN BNR, perencanaan yang matang, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan secara konsisten menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran daerah terserap sesuai target.
Setelah menyampaikan berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat akhirnya menyatakan setuju terhadap Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan itu disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Dengan persetujuan tersebut, Fraksi PAN BNR berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga mampu diwujudkan melalui program pembangunan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang semakin baik, serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bojonegoro. (yin)
