BOJONEGORO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro lebih serius memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Sudjono, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Sudjono mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta jajaran Pemkab Bojonegoro yang telah mengikuti tahapan pembahasan APBD 2027.
Apresiasi juga diberikan kepada pemerintah daerah atas jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 28 Oktober 2026.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa APBD bukan hanya dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja daerah.
Anggaran harus menjadi instrumen utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurut Sudjono, keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Hal terpenting adalah sejauh mana program pemerintah mampu menghasilkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Perda APBD.
Fraksi Demokrat meminta adanya komitmen kuat dari pihak eksekutif untuk menjalankan seluruh program yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sebab, APBD yang telah disahkan merupakan landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan agar kebijakan belanja daerah tetap mengedepankan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, serta kepatutan.
Pemkab Bojonegoro juga diminta lebih cermat menentukan program prioritas.
Setiap kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas, berkeadilan, merata, dan efisien sehingga penggunaan anggaran tidak hanya menghabiskan dana, tetapi mampu memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“APBD pada akhirnya adalah uang rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Persoalan kemiskinan turut menjadi sorotan dalam pendapat akhir Fraksi Demokrat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan data yang akurat dan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Pembaruan data kemiskinan dan penerima bantuan sosial dinilai sangat penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Fraksi Demokrat mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Masyarakat yang masih membutuhkan harus mendapatkan perhatian, sementara warga yang kondisi ekonominya sudah membaik perlu dievaluasi kelayakannya sebagai penerima bantuan.
Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Catatan berikutnya berkaitan dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemkab Bojonegoro mempercepat proses perencanaan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Menurut Fraksi Demokrat, perencanaan yang matang sejak awal akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif dan mengurangi potensi keterlambatan pelaksanaan.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun langkah percepatan yang terukur, termasuk menyiapkan dokumen teknis, proses pengadaan, kesiapan lahan, hingga koordinasi antarpihak.
Meski demikian, percepatan realisasi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan, keselamatan, maupun aspek pengawasan.
Tidak hanya menyoroti persoalan belanja dan penyerapan anggaran, Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Bojonegoro memperluas keterbukaan informasi terkait pelaksanaan APBD.
Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang mudah dipahami mengenai alokasi program, lokasi kegiatan, target pembangunan, perkembangan pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Di sisi lain, Inspektorat dan perangkat pengawasan lainnya didorong menjalankan pengawasan berbasis risiko serta menindaklanjuti setiap temuan secara konsisten.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang realistis, terukur dan dapat diverifikasi. Evaluasi berkala harus dilakukan agar berbagai kendala pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki.
Setelah mencermati arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta memperhatikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menilai Raperda APBD Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 perlu diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan dan penetapan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Demokrat menegaskan tidak akan berhenti menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti seluruh rekomendasi fraksi secara serius, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi antara eksekutif dan legislatif juga perlu terus diperkuat melalui penyampaian informasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
Fraksi Partai Demokrat berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang Bahagia, Makmur dan Membanggakan. (yin)
