BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar untuk menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Opini WTP yang diberikan BPK menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Dengan capaian tersebut, Bojonegoro masuk dalam jajaran 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini tertinggi dari BPK pada tahun ini.
Meski demikian, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur mengingatkan bahwa opini WTP tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah prestasi semata.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan kewajiban dasar setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Dia menjelaskan bahwa proses pemberian opini dilakukan secara objektif melalui mekanisme pemeriksaan yang ketat.
Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian penyajian laporan keuangan, kemudian diverifikasi melalui sistem cross review berjenjang antara tim pemeriksa di daerah dan pusat untuk menjaga independensi serta integritas hasil audit.
“Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun opini ini tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Karena itu, BPK mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Raihan WTP ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh warga Bojonegoro.
Komitmen menjaga akuntabilitas tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Pro/yin)
