LAMONGAN – Retribusi parkir di Lamongan tengah menjadi sorotan. Hingga pertengahan November, realisasi penerimaan baru mencapai 72,78 persen dari target yang telah ditetapkan, meninggalkan ruang bagi perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan parkir, Selasa (18/11/2025)
Sementara itu masyarakat masih merasakan kebingungan terkait sistem parkir berlangganan, yang dianggap kurang transparan dan kadang menimbulkan kesan pembayaran ganda.
Komisi C DPRD Lamongan menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengaturan parkir.
Ketua Komisi C, Mahfud Shodiq, menyatakan bahwa area parkir berlangganan harus diperjelas sehingga masyarakat dapat mengetahui haknya dengan pasti, tanpa merasa dirugikan.
Menurut Mahfud, target retribusi seharusnya bisa dicapai jika Dishub Lamongan bekerja secara maksimal dan sistematis.
Keluhan masyarakat pun menjadi sorotan. Salah satu warga menuturkan rasa kecewanya karena merasa telah membayar retribusi parkir berlangganan saat perpanjangan STNK, namun tetap harus membayar saat memarkir kendaraannya.
“Harapan saya, ada kejelasan sehingga tidak ada lagi kebingungan atau pembayaran ganda,” ujarnya.
Kepala Dishub Lamongan, Dianto Hari Wibowo, menjelaskan bahwa target retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 8,9 miliar, dengan realisasi sementara Rp 6,5 miliar, sedangkan target parkir harian Rp 305 juta, dengan realisasi Rp 234 juta.
Menurutnya pihak Dishub akan terus berupaya agar target dapat tercapai sambil mencari solusi terbaik bagi keluhan masyarakat.
DPRD Lamongan menegaskan, penyelesaian persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keadilan dan kepastian bagi masyarakat.
Langkah berikutnya, Komisi C akan meminta paparan dari Dishub untuk membahas berbagai alternatif perbaikan, memastikan sistem parkir lebih transparan, efektif, dan ramah bagi seluruh warga Lamongan.(ded)
Klarifikasi Parkir Berlangganan Di Lamongan Membuat Tanda Tanya Masyarakat
