BOJONEGORO – Komitmen mewujudkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di Balai Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (3/6/2026).
Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab Bojonegoro, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan pendanaan dari DPPM DIKTI–LLDIKTI Wilayah VII melalui LPPM STIKES Rajekwesi Bojonegoro.
Dalam kesempatan itu, secara resmi dibuka Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) bertema “Pemberdayaan dan Peningkatan UKM Disabilitas dalam Mengembangkan Inovasi Produk Herbal Berbasis Evidence Based Medicine”.
Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha disabilitas agar mampu menghasilkan produk herbal yang memiliki nilai tambah, berkualitas, dan berdaya saing.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua STIKES Rajekwesi Bojonegoro Evita Isnanda, Wakil Ketua III STIE Cendekia Bojonegoro Ahmad Saifurriza Effasa, Ketua PKM Rony Setianto, Sekretaris Desa Dander Ardi Sanjaya, Ketua Mitra Aneka Warna, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Nafiatin Ni’mah.
Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para peserta yang berasal dari komunitas penyandang disabilitas aktif menyampaikan berbagai masukan terkait pengembangan usaha yang sedang mereka jalankan.
Salah satu aspirasi disampaikan Munari, anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kecamatan Balen.
Ia berharap bantuan peralatan usaha yang telah diterima sebelumnya dapat dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya sehingga proses produksi menjadi lebih optimal dan efisien.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, Nafiatin Ni’mah, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal keberlanjutan program pemberdayaan disabilitas.
Menurutnya, dukungan tidak hanya berhenti pada bantuan peralatan, tetapi juga akan diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha.
“Dinas Sosial akan terus berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menghadirkan berbagai program pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan serta daya saing pelaku usaha disabilitas,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas, program ini diharapkan mampu memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi UKM disabilitas.
Mulai dari pengembangan produk herbal berbasis kajian ilmiah, penguatan manajemen usaha, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh sebagai pelaku usaha yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif. (yin)
