BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penurunan transfer dari pemerintah pusat berdampak pada proyeksi pendapatan daerah, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tetap harus dipenuhi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait penyampaian nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (21/10/2026).
Dalam pemaparannya, Wahono menegaskan bahwa penyusunan RAPBD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus disusun secara terarah dan terukur agar mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Bojonegoro juga berharap APBD 2027 dapat mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan.
Pendapatan Rp4,49 Triliun, Belanja Tembus Rp5,08 Triliun
Salah satu poin utama dalam nota penjelasan Bupati adalah struktur RAPBD Bojonegoro 2027.
Berdasarkan pemaparan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.490.688.127.449, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5.085.577.107.147.
Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp594.881.979.698.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp794.881.979.698.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp200 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan neto mencapai Rp594.881.979.698, sesuai dengan nilai defisit yang direncanakan.
Kondisi ini menuntut pengelolaan anggaran yang cermat agar program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap alokasi belanja memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Bupati Wahono mengakui bahwa penyusunan RAPBD 2027 menghadapi tantangan cukup berat akibat berkurangnya transfer daerah dari pemerintah pusat.
Penurunan tersebut memengaruhi target pendapatan daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan.
Situasi ini, menurutnya, mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Selain meningkatkan sumber pendapatan, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menghilangkan fokus pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Dalam penyampaian nota penjelasan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan prioritas anggaran Bojonegoro pada 2027.
Pemerintah berharap kebijakan anggaran yang disusun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, pencapaian target tersebut akan membutuhkan program yang terukur, pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Bojonegoro menetapkan sejumlah bidang prioritas yang menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Prioritas tersebut mencakup, pembangunan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan peningkatan kualitas keluarga, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pembangunan konektivitas dan tata ruang, pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan, pembangunan lingkungan serta penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, pengembangan wisata, prestasi olahraga, pemberdayaan pemuda, serta pemajuan seni dan budaya lokal.
Berbagai prioritas tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam penguatan sumber daya manusia.
Sementara itu, konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta sektor pariwisata diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Pada saat yang sama, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ketangguhan terhadap bencana menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dalam rapat paripurna tersebut, Setyo Wahono berharap dokumen RAPBD 2027 dapat segera dibahas bersama anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro selaku mitra pemerintah daerah.
Pembahasan antara unsur eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran disusun secara matang, sesuai kebutuhan pembangunan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Penyampaian nota penjelasan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD sebelum memasuki proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemkab Bojonegoro berharap APBD 2027 nantinya dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan program pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tantangan fiskal yang ada, kualitas perencanaan, ketepatan penentuan prioritas, optimalisasi pendapatan, serta efektivitas belanja akan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana target pembangunan Bojonegoro pada 2027 dapat diwujudkan. (yin)
