BOJONEGORO – Upaya memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro terus digencarkan.
Kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro bersama Kantor Wilayah Bea dan Cukai serta tim gabungan turun langsung melakukan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Dander, Selasa (17/11/2026).
Operasi tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam menekan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi maupun produk yang menggunakan pita cukai palsu.
Selain menjaga kepatuhan terhadap aturan, kegiatan ini juga bertujuan melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.
Dalam pelaksanaannya, operasi melibatkan sejumlah unsur lintas instansi, mulai dari Bea Cukai Bojonegoro, Polisi Militer (PM), Polsek Dander, Koramil Dander, hingga Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel bersama di Pendopo Kecamatan Dander.
Setelah itu, petugas dibagi menjadi dua kelompok untuk menyisir sejumlah titik sasaran, terutama warung dan toko yang berpotensi menjadi tempat penjualan rokok.
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap produk rokok yang dijual sekaligus memastikan tidak ada barang kena cukai ilegal yang beredar di lokasi tersebut.
Dari pemeriksaan di sejumlah lokasi, petugas tidak menemukan rokok ilegal tanpa pita cukai maupun barang kena cukai ilegal lainnya.
Meski hasil pemeriksaan nihil temuan, operasi tidak hanya berfokus pada penindakan.
Petugas juga memberikan edukasi langsung kepada pemilik warung dan toko mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta ketentuan penggunaan pita cukai resmi.
Sosialisasi ini dinilai penting agar para pedagang lebih memahami aturan yang berlaku dan tidak sembarangan menerima tawaran produk rokok dari pemasok yang belum jelas legalitasnya.
Di tengah kegiatan tersebut, muncul pengakuan menarik dari salah satu pemilik warung di Desa Sumbertlaseh, Puji Saudah.
Dia mengaku pernah mendapatkan tawaran rokok ilegal dari seorang sales.
Produk tersebut dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok resmi, tetapi menggunakan pita cukai palsu yang merupakan hasil fotokopi.
Meski ditawarkan dengan harga menggiurkan, Puji mengaku memilih menolak produk tersebut karena tidak ingin melanggar ketentuan hukum.
“Saya tolak karena saya taat pada peraturan yang berlaku, meskipun harganya murah,” ujarnya.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran rokok ilegal dengan harga rendah masih berpotensi menyasar para pedagang.
Karena itu, kewaspadaan pemilik warung sangat dibutuhkan untuk memutus rantai distribusinya.
Melalui operasi gabungan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha agar hanya menjual rokok yang dilengkapi pita cukai resmi sesuai ketentuan.
Pedagang juga diminta lebih teliti ketika menerima barang dari sales maupun distributor.
Harga murah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan legalitas produk yang diperdagangkan.
Selain itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif membantu pemberantasan rokok ilegal dengan melaporkan kepada aparat berwenang apabila mengetahui adanya dugaan peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan masing-masing.
Langkah bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang peredaran rokok ilegal sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang tertib dan sesuai aturan di Kabupaten Bojonegoro. (yin)






