BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Salah satu langkah konkretnya dilakukan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin, 27 April 2026.
Pemkab Bojonegoro ingin memastikan para pengurus koperasi benar-benar siap mengelola organisasi secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Plt Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, mengungkapkan capaian signifikan yang telah diraih.
Seluruh KDKMP di Bojonegoro sebanyak 430 koperasi kini telah mengantongi legalitas lengkap, mulai dari badan hukum, NPWP, hingga Nomor Induk Koperasi.
Tak hanya itu, sekitar 84,4 persen atau 363 koperasi juga sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Sementara dalam hal pelaporan, sebanyak 310 koperasi telah melaksanakan RAT melalui sistem Sibkopdes.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa program KDKMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis gotong royong.
Menurutnya, koperasi desa memiliki peran penting dalam memangkas rantai distribusi yang panjang.
Dampaknya, harga kebutuhan masyarakat bisa lebih terjangkau, sementara keuntungan tetap kembali ke anggota koperasi.
Pemkab juga tak tinggal diam. Sebanyak 430 tenaga pendamping dari unsur PPPK telah disiapkan untuk mengawal operasional koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
Dalam waktu dekat, Bojonegoro juga bersiap menghadapi agenda besar.
Sebanyak 22 koperasi ditargetkan masuk dalam peluncuran nasional 1.000 KDKMP pada 18 Mei mendatang.
Bahkan, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026, pemerintah pusat menargetkan peluncuran 50.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembangunan fisik, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto menyampaikan bahwa progres terus dikebut.
Saat ini, 130 titik koperasi telah selesai 100 persen, sementara 391 desa masih dalam tahap pembangunan.
Namun, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan. Setidaknya 39 titik belum bisa memulai pembangunan karena persoalan lahan, seperti status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), ukuran tanah yang belum memenuhi standar, hingga administrasi aset yang belum tuntas.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM pengurus koperasi.
Ia mendorong adanya pelatihan lanjutan, khususnya di tingkat mikro, agar koperasi tidak hanya berdiri, tetapi juga mampu berkembang dan berdaya saing.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Bojonegoro menjadi kunci utama.
Dengan kolaborasi yang solid, program KDKMP diharapkan mampu berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui Bimtek ini, para pengurus koperasi juga didorong untuk menjunjung tinggi kejujuran serta memiliki semangat kewirausahaan.
Tujuannya menjadikan koperasi bukan hanya bangunan atau lembaga formal, tetapi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. (Pro/yin)
