BOJONEGORO – Pasar murah biasanya identik dengan halaman kantor pemerintahan, balai desa atau lapangan terbuka.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadirkan konsep berbeda melalui PASS ASHAR atau Pasar Murah Setelah Sholat Ashar yang berlangsung di halaman masjid Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026).
Program ini tidak hanya menjadi tempat masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
PASS ASHAR juga memadukan kegiatan keagamaan, penguatan kebersamaan dan kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut hadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, serta Kepala Dinas Sosial.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Forkopimcam Kedungadem dan PKDI Kecamatan Kedungadem.
PASS ASHAR merupakan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid dan Mushola (BKMM) Bojonegoro.
Berbeda dari pasar murah pada umumnya, PASS ASHAR mengawali kegiatan dengan sholat Ashar berjamaah.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengajian kebangsaan,
konsep tersebut menghadirkan suasana yang berbeda karena aktivitas ekonomi masyarakat berjalan beriringan dengan kegiatan keagamaan dan penguatan nilai kebersamaan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.
Kehadiran pasar murah di lingkungan masjid juga menjadikan tempat ibadah sebagai ruang yang mempertemukan berbagai kegiatan positif, mulai dari ibadah, silaturahmi, hingga aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu stan yang menarik perhatian dalam kegiatan PASS ASHAR berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Kabupaten Bojonegoro.
Stan tersebut menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, yakni gula sebanyak 350 kilogram serta bawang merah atau brambang dan bawang putih dengan total ketersediaan 125 kilogram.
Penyediaan bahan pokok tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan alternatif belanja bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pasar murah diharapkan dapat membantu warga memperoleh komoditas penting tanpa harus bergantung sepenuhnya pada harga di pasar reguler.
Meski demikian, keterjangkauan harga dan ketersediaan barang tetap menjadi faktor penting agar manfaat kegiatan benar-benar dirasakan masyarakat.
PASS ASHAR juga membawa misi sosial melalui penyaluran bantuan kepada sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
Bantuan tersebut menyasar anak yatim piatu terlantar nonpanti, lanjut usia yang hidup seorang diri, serta penyandang disabilitas.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum pemberian insentif bagi petugas keagamaan.
Penyaluran bantuan tersebut memperluas manfaat kegiatan, warga tidak hanya memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok, tetapi kelompok rentan juga mendapatkan perhatian melalui dukungan sosial.
Perpaduan kegiatan pasar murah, keagamaan dan bantuan sosial diharapkan dapat memperkuat kepedulian antarsesama sekaligus mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pembangunan daerah.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah turut menyampaikan perkembangan kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Menurut pemaparannya, produksi migas yang pada 2020 mencapai sekitar 235.000 barel per hari kini berada di kisaran 115.000 barel per hari.
Penurunan produksi tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan kemampuan keuangan daerah.
Nurul menyebut APBD Bojonegoro yang sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun kini sekitar Rp6 triliun, dengan proyeksi anggaran pada 2027 sekitar Rp5 triliun.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan dan memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah perlu menentukan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Nurul menegaskan bahwa menyusutnya kemampuan anggaran tidak berarti seluruh program pelayanan masyarakat harus dihentikan.
Menurutnya, kebutuhan dasar warga tetap harus menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu sektor yang ditekankan Nurul adalah kesehatan.
Pelayanan kesehatan dinilai memiliki kaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain kesehatan, bidang pendidikan dan sosial juga masuk dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam sektor pendidikan, Nurul menyampaikan bahwa alokasi anggaran beasiswa meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar.
Peningkatan tersebut menjadi perhatian karena dukungan pendidikan berperan penting dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh akses belajar.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan.
Untuk sektor infrastruktur, Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Program ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat desa, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum yang menunjang aktivitas masyarakat.
Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap berbagai layanan publik.
Di tengah proyeksi penurunan APBD, penentuan prioritas pembangunan menjadi semakin penting agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial.
Pelaksanaan PASS ASHAR di Desa Tumbrasanom menunjukkan bagaimana kegiatan pelayanan masyarakat dapat dikemas melalui pendekatan yang berbeda.
Pasar murah menjadi sarana untuk mendekatkan kebutuhan pokok kepada warga, sedangkan kegiatan keagamaan dan penyaluran bantuan sosial memperkuat dimensi kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Di sisi lain, penyampaian arah kebijakan pembangunan oleh Wakil Bupati juga memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Bojonegoro, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik ketika kemampuan fiskal mengalami tekanan.
Ke depan, efektivitas program semacam ini tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, baik melalui keterjangkauan kebutuhan pokok maupun keberlanjutan dukungan bagi kelompok rentan.
Dengan menggabungkan pelayanan ekonomi, kegiatan keagamaan dan kepedulian sosial, PASS ASHAR diharapkan menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro dalam mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tingkat desa. (yin)
