BOJONEGORO – Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional (FPPKN) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski memberikan persetujuan, FPPKN mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tidak hanya berorientasi pada penyusunan angka-angka anggaran.
Setiap kebijakan belanja daerah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dalam agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi FPPKN terhadap Raperda APBD Bojonegoro 2027, pada Jum’at 13 November 2026.
Dalam pandangannya, APBD adalah instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi FPPKN mengapresiasi jawaban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap berbagai pandangan, kritik, pertanyaan dan masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Namun, fraksi ini menegaskan bahwa berbagai penjelasan dan komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Juru Bicara Fraksi FPPKN, Siti Robi’ah, menegaskan bahwa persetujuan terhadap APBD 2027 harus dibarengi dengan komitmen kuat dalam mengawal pelaksanaannya.
“Persetujuan terhadap APBD 2027 bukan berarti seluruh persoalan anggaran selesai. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi hasil pembangunan dan pelayanan publik belum dirasakan secara maksimal oleh rakyat,” demikian draf pernyataan Siti Robi’ah.
Salah satu perhatian utama FPPKN adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.
Fraksi ini menilai penurunan pendapatan daerah serta masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius.
FPPKN mendukung optimalisasi pendapatan melalui perluasan basis pajak dan retribusi, perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Namun, upaya meningkatkan PAD diminta tetap proporsional dan berkeadilan.
Pemerintah jangan sampai justru menambah beban masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun sektor usaha produktif.
Optimalisasi pendapatan, menurut fraksi ini, harus lebih mengutamakan penggalian potensi ekonomi daerah, pembenahan pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
FPPKN juga memberikan perhatian serius terhadap arah belanja daerah.
Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, efisiensi anggaran dinilai tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemangkasan belanja.
Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, sasaran penerima manfaat yang terukur, serta dampak pembangunan yang bisa dievaluasi.
Anggaran untuk pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus tetap mendapatkan perhatian memadai.
Selain itu, FPPKN mendorong agar belanja pemerintah daerah memberikan ruang lebih besar bagi produk dan pelaku UMKM lokal.
Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Bojonegoro.
Sektor pendidikan menjadi salah satu catatan strategis FPPKN dalam pembahasan APBD 2027.
Fraksi ini menekankan pentingnya pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mandatory spending sekurang-kurangnya 20 persen.
Namun, pemenuhan alokasi tersebut harus diikuti peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar.
FPPKN secara khusus meminta perhatian pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan swasta, terutama madrasah dan lembaga pendidikan Islam, termasuk guru serta tenaga kependidikannya.
Meski terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam mencerdaskan masyarakat dinilai tidak boleh diabaikan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pendataan akurat, memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta memberikan dukungan program dan insentif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pendidikan juga diharapkan tidak hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi turut memperkuat karakter, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan budi pekerti generasi muda.
Pada sektor infrastruktur, FPPKN meminta agar pembangunan dilakukan secara merata dan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat.
Pembangunan jalan, konektivitas antarwilayah, infrastruktur pendukung pertanian, hingga akses pelayanan publik harus mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Fraksi ini juga mengingatkan agar pelaksanaan belanja modal dimulai sejak awal tahun anggaran melalui perencanaan dan proses pengadaan yang matang.
Langkah tersebut penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berpotensi berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan.
Sementara itu, terkait transfer ke desa, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hibah, dan agenda Pilkades Serentak 2027, FPPKN meminta pemerintah menjaga transparansi, objektivitas, pemerataan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Koordinasi lintas perangkat daerah dan pengawasan juga dinilai penting agar program pembangunan desa tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Catatan lainnya menyangkut rencana pembentukan Dana Abadi Daerah sebesar Rp200 miliar.
FPPKN pada prinsipnya memandang gagasan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
Meski demikian, pembentukan dana abadi harus didukung kajian komprehensif, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kepastian hukum, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Fraksi ini meminta kejelasan mengenai tujuan pembentukan, kelembagaan pengelola, mekanisme investasi, perlindungan dana pokok, pemanfaatan hasil pengembangan, hingga sistem pertanggungjawabannya.
Jangan sampai pembentukan dana abadi justru mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan dasar dan pembangunan prioritas yang mendesak.
Selain berbagai catatan tersebut, FPPKN turut menyoroti pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut fraksi ini, rendahnya SiLPA bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan APBD.
Hal yang jauh lebih penting adalah kesesuaian antara penyerapan anggaran, kualitas pekerjaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Pemerintah daerah diminta memastikan setiap program terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, memenuhi standar mutu, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, jawaban pemerintah daerah, serta hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional akhirnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai permintaan agar seluruh catatan, saran dan rekomendasi fraksi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Bagi FPPKN, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan maupun tingkat penyerapan keuangan.
Ukuran sesungguhnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, terbukanya kesempatan ekonomi, meratanya pelayanan publik, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi ini pun berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah. (yin)
