JAKARTA – Transparansi dan integritas pejabat publik kembali menjadi sorotan, kali ini, seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, angkat bicara mengenai polemik dugaan keabsahan ijazah pejabat publik yang berkembang di tengah masyarakat.
Dia menilai, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius melalui mekanisme klarifikasi dan verifikasi yang objektif, terbuka, serta berlandaskan aturan hukum.
Pengawasan terhadap penyelenggara negara juga harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kepentingan politik.
Menurut Eka Putra, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas pejabat publik, penjelasan yang transparan diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi dan informasi yang belum terverifikasi.
Sorotan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu.
Eka Putra juga mendorong agar prinsip pengawasan yang setara diterapkan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baginya, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab yang sama dalam mempertanggungjawabkan amanah masyarakat.
Integritas, kejujuran, dan ketertiban administrasi merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan jabatan.
Eka Putra berpandangan, apabila terdapat informasi disertai bukti awal mengenai dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan, lembaga yang memiliki kewenangan perlu menindaklanjutinya melalui proses pemeriksaan sesuai prosedur.
Dirinya menekankan, mekanisme pengawasan tidak boleh berjalan secara selektif.
Artinya, apabila terdapat persoalan serupa yang didukung dasar pemeriksaan, semuanya harus memperoleh perlakuan yang sama.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa dorongan transparansi tidak boleh dimaknai sebagai tuduhan bahwa seluruh anggota DPR RI memiliki persoalan terkait ijazah.
Setiap individu tetap harus mendapatkan perlindungan hukum.
Pemeriksaan wajib didasarkan pada bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini, tekanan publik, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Prinsip tersebut dinilai penting agar pengawasan terhadap pejabat negara tidak berubah menjadi ruang untuk membangun tuduhan tanpa dasar.
Lebih lanjut, Eka Putra menilai polemik yang berkembang di masyarakat menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dari pihak-pihak terkait.
Tanpa penjelasan yang memadai, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan hukum justru berpotensi berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan muncul saling tuding dan berbagai asumsi yang belum tentu sesuai dengan fakta sebenarnya.
Karena itu, keterbukaan informasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat.
Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan seorang pejabat publik.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Sebaliknya, pihak yang menjadi sorotan juga berhak memperoleh perlakuan adil dan tidak dihakimi sebelum ada pembuktian.
Menurut Eka Putra, persoalan dugaan keabsahan ijazah pejabat publik pada dasarnya bukan sekadar menyangkut dokumen pendidikan.
Isu tersebut juga berkaitan erat dengan integritas, tanggung jawab jabatan, serta kredibilitas lembaga negara.
Pengawasan yang profesional, objektif, dan tidak diskriminatif menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dia berharap seluruh proses penanganan persoalan tersebut tetap mengedepankan ketentuan hukum dan menghindari kepentingan politik maupun keberpihakan terhadap kelompok tertentu.
Dengan mekanisme yang jelas, masyarakat dapat memperoleh kepastian, sementara pejabat yang diperiksa juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara proporsional.
Pada akhirnya, transparansi tidak boleh hanya menjadi tuntutan ketika persoalan menimpa pihak tertentu.
Prinsip tersebut harus menjadi standar bersama bagi seluruh penyelenggara negara.
Sebab, dalam negara demokrasi, pengawasan terhadap pejabat publik harus berjalan konsisten, adil dan terbuka.
Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang politik. (yin)
