BOJONEGORO — Sejumlah kepala desa di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tengah menghadapi tekanan serius yang diduga berasal dari oknum tak dikenal yang mengatasnamakan LSM dan media.
Situasi ini disebut telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan semakin mengganggu jalannya pemerintahan desa.
Desa Mudung dan Desa Sidomukti menjadi dua wilayah yang turut terdampak.
Para kepala desa mengaku intensitas komunikasi dari pihak-pihak tersebut meningkat tajam, baik melalui kunjungan langsung maupun sambungan telepon dan pesan WhatsApp.
Alih-alih menjalin komunikasi yang sehat, cara yang digunakan justru dinilai intimidatif.
Nada percakapan disebut menyerupai interogasi, bahkan tanpa disertai identitas yang jelas.
Beberapa pihak mengaku sebagai pejabat, aktivis LSM, hingga insan media, namun tidak mampu menunjukkan asal institusi saat diminta klarifikasi.
“Bukan konfirmasi biasa, tapi seperti diperiksa. Saat kami tanya identitas, tidak dijawab, malah komunikasi langsung diputus,” ujar salah satu kepala desa, Selasa (28/4/2026).
Lebih jauh, muncul dugaan adanya permintaan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta.
Permintaan tersebut disebut disertai ancaman tersirat, di mana jika tidak dipenuhi, persoalan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis bagi para kepala desa.
Energi yang seharusnya difokuskan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan desa, justru tersita untuk menghadapi gangguan yang belum jelas dasar hukumnya.
Dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan desa.
Jika dibiarkan berlarut-larut, situasi ini dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah desa pun berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan ini.
Penindakan tegas dinilai penting guna mencegah penyalahgunaan nama lembaga maupun profesi yang dapat merusak citra LSM dan media.
Peran LSM dan pers seharusnya menjadi kontrol sosial yang konstruktif, bukan alat tekanan.
Ketika fungsi tersebut bergeser menjadi intimidasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan individu, tetapi juga kepercayaan publik secara luas.
Para kepala desa berharap situasi ini segera mendapat perhatian serius dari APH, agar mereka dapat kembali fokus menjalankan tugas tanpa bayang-bayang tekanan. (Yin)
