BOJONEGORO – Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian.
Pasalnya, hingga Senin 9 November 2026, dana bantuan yang dinantikan pemerintah desa tersebut dikabarkan belum juga dicairkan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa.
Terlebih, waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas karena kalender anggaran 2026 sudah mendekati penghujung tahun.
Salah satu kepala desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang meminta identitasnya tidak disebutkan, berinisial WT, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana BKKD di desanya belum masuk.
Menurut WT, keterlambatan pencairan tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah desa.
Sebab, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan berbagai kegiatan semakin sempit.
“Ini sudah mepet akhir tahun, tetapi BKKD belum juga cair. Kami tentu berharap dana tersebut segera direalisasikan agar kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan,” ungkap WT.
Dia berharap ada kepastian mengenai jadwal pencairan BKKD sehingga pemerintah desa dapat menyusun langkah dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Diberbagai kesempatan, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah membeberkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Menurut Nurul, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Tidak semua program dapat dijalankan dengan skala yang sama seperti ketika kemampuan anggaran masih besar.
“Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah memanajemen anggaran dengan baik. Program-program yang dijalankan harus dipilih berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas,” jelasnya.
Nurul juga memahami apabila masyarakat memiliki pandangan bahwa pembangunan saat ini tidak sebanyak periode sebelumnya.
Namun, ia meminta masyarakat melihat kondisi tersebut secara menyeluruh, terutama dari sisi kemampuan keuangan daerah.
Dirinya menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah daerah berhenti membangun.
Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap alokasi belanja benar-benar diarahkan pada sektor yang memiliki dampak penting bagi kehidupan masyarakat.
Selain itu, pembangunan melalui pemerintah desa juga tetap menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di tingkat bawah melalui program bantuan keuangan khusus desa (BKKD).
“Kami harus menentukan mana yang menjadi prioritas. Salah satunya bidang kesehatan dan pertanian, kemudian pembangunan melalui desa juga tetap diperhatikan,” ungkapnya.
Keterlambatan pencairan BKKD menjelang akhir tahun juga menjadi perhatian karena pemerintah desa membutuhkan kepastian waktu agar pelaksanaan program tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan aturan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
BKKD sendiri merupakan salah satu instrumen dukungan pemerintah daerah untuk membantu pembangunan desa melalui kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi mengenai penyebab belum cairnya BKKD tahun anggaran 2026 maupun kepastian jadwal penyalurannya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memberikan penjelasan dan kepastian kepada pemerintah desa agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. (yin)
